Aziz menekankan Presiden Joko Widodo seharusnya memegang kekuasaan sebagai amanah rakyat, bukan sebagai alat untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Praktik keberpihakan dan persoalan etika yang melibatkan Presiden Jokowi menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis yang harus dihentikan.
“BEM USU menuntut pemakzulan sebagai langkah untuk membersihkan republik Indonesia dari praktek-praktek penguasa yang telah merusak demokrasi jika tindakan ini tidak segera dihentikan,” ujarnya, Jumat (9/2/24).
Baca juga :Â Soal Lembaga Pendidikan Jadi Tempat Kampanye, Ketua BEM USU: Netralitas Harus Dijaga
BEM USU mengajak seluruh civitas akademika untuk bersatu dan menyuarakan tuntutan Kawal Pemilu dan Tolak Pemilu Curang. Setiap elemen, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga biro dan majelis wali amanat, memiliki peran krusial dalam mengawal demokrasi. Ini adalah panggilan moral untuk bersatu demi keadilan.
“BEM USU mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita kawal proses pemilihan legislatif 2024, mulai dari tahap kampanye, pencoblosan, hingga hasil pemilihan. Kekuasaan sejati ada di tangan rakyat, mari kita kawal demokrasi bersama-sama dan lawan semua praktik kecurangan dalam pemilu mendatang,” pungkas Aziz. (khairul/hm18)
