“Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya mengenai keserentakan. Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumut harus dapat menjaga soliditas dan komunikasi dengan penyelenggara pemilu lainnya,” ucapnya.
Aswin menyebutkan anggota Bawaslu terpilih harus mampu membedakan mana alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara proses pembuktian.
Karena, bila anggota tidak dapat membuktikan, maka akan fatal dalam penentuan keputusan sidang.
Baca juga :Â Kornas PPI Soroti Bawaslu Provinsi Ambil Alih Tugas Pengawasan di 514 Bawaslu Kabupaten Kota
“Seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumut harus menguasai hukum, karena akan menjadi pemutus proses sengketa pemilu,” terangnya.
Menurut Aswin, suksesnya Bawaslu dalam mengemban tugas, tercermin dalam dua indikator yakni dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu.
“Jika keduanya berhasil dijalankan dan diselesaikan, maka itu kesuksesan Bawaslu sebenarnya,” pungkasnya. (ial/hm18)
