Jakarta, MISTAR.ID
Sebanyak 28 anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan mundur menjadi kader. Pernyataan mundur tersebut karena kecewa dengan sikap PKS yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju dan mendukung pencalonan menantu Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut).
Pernyataan mundur tersebut disampaikan langsung oleh mantan Danjen Kopasus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, dalam video yang beredar di Youtube, Senin (26/8/2024).
Soenarko menyampaikan bahwa seiring perkembangan politik, ia dan 28 dewan pakar lain merasa tidak cocok dengan sikap PKS saat ini.
Baca juga:PKS Sumut Tak Ubah Cakada Pasca Putusan MK
Terdapat tiga alasan mundurnya dewan pakar tersebut yang disampaikan Soenarko didampingi dewan pakar lainnya, yakni:
1.Bergabung dengan KIM, yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres dengan indikasi melakukan kecurangan dan brutal.
2.PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinasti Jokowi.
3.Pilkada yang akan berjalan pada waktu yang akan datang, PKS dinilai kurang mendengarkan mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusan yang terpengaruh oleh kepentingan elite partai.
Baca juga:Meski Bisa Usung Calon Sendiri, PKS Kota Medan Kemungkinan Tetap Pilih Berkoalisi
“Sehubungan dengan hal-hal tersebut, bersama ini kami menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan PKS,” kata Soenarko dengan tegas.
Sebelumnya pada Selasa, 20 Agustus 2024, sehari setelah pengumuman PKS mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, banyak berita-berita tentang kekecewaan terhadap PKS yang disampaikan di media sosial. Hal itu membuat Dr. Tonton Taufik Rachman, ST, MBA, turut kecewa, sama seperti pendukung PKS lainnya.
Menurut Tonton Taufik, kontrol pemerintahan Prabowo-Gibran akan tidak efektif, semua protes yang dilakukan oleh PKS akan mentah oleh pemerintah, karena dianggap pura-pura saja demi konstituennya. Semua Rancangan Undang-Undang (RUU) akan mengikuti kemauan dari pemerintah, walaupun ada riak-riak protes, mungkin hanya sandiwara, hanya untuk menjaga konstituen.
“Partai-partai saat ini tidak mendengarkan aspirasi rakyat, hanya mendengarkan tawaran-tawaran dari pemerintah, untuk meloloskan undang-undang yang menguntungkan segelintir orang,” ujar Tonton Taufik. (mtr/hm06)
