Medan, MISTAR.ID

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara demo di depan Polda Sumut, Jumat (7/2/25) sore. Mereka mendesak Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam tuntutannya, massa meminta agar Joko Widodo segera diadili. Menurut mereka, Jokowi harus bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Menurut massa, tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun, termasuk mantan presiden.

"Kami hadir di sini untuk menuntut Kapolda Sumut, supaya mengadili Jokowi. Karena kinerjanya selama 10 tahun sangat merugikan rakyat," kata Koordinator Aksi, Febrianto Sipayung.

Adapun alasan massa mendesak aparat penegak hukum supaya mengadili Jokowi antara lain, karena Presiden RI ke-7 dinilai sebagai pemimpin terkorup di dunia. "Yang Paling fatal yaitu, Jokowi termasuk 10 pemimpin terkorup di dunia. Betapa memalukannya Indonesia memiliki pemimpin seperti itu," ujarnya.

Para pendemo meminta aparat hukum juga mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. "Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti berbagai kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan dan dipublikasikan secara luas termasuk kasus BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta)," kata dia.

Kemudian korupsi BMW, korupsi trans Jakarta, korupsi dana KONI, korupsi DJK, dugaan korupsi rekomendasi tas bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM terkait kebakaran hutan, penggunaan jet pribadi untuk liburan, pembangunan pagar laut, dan lainnya.

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara kemudian meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Aliansi ini juga menuntut investigasi terhadap kebijakan yang terbukti merugikan rakyat, termasuk proyek pagar laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya.

Dalam kesempatan itu, massa juga menyoroti kebijakan yang diduga menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg, yang berdampak pada rakyat kecil. Serta kebijakan-kebijakan yang dinilai telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan harus segera dievaluasi.

Yang terakhir, massa mendesak Institusi Polri agar Independen, serta menuntut agar Polri kembali menjadi lembaga yang netral, independen, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi. (matius/hm24)