Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sertifikat tanah rakyat yang belum tersisa sekitar 16 juta dan akan diupayakan tuntas tahun depan. Sehingga tidak ada lagi sengketa.
Menurut Presiden, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan 110 juta. Target awal harus tuntas tahun ini. namun Jokowi mengaku rencana itu gagal di tengah Covid-19.
“Hitungan saya, kalau nggak ada Covid 2 tahun, selesai 126 juta. Tapi ada Covid nggih, mundur dikit, tahun depan mpun (sudah) rampung,” kata Jokowi, Selasa (23/1/24).
“Perintah baru tahun depan selesai, sehingga nggak ada lagi sengketa-sengketa,” ucapnya lagi menambahkan.
Jokowi sebelumnya mengaku kerap menemukan kasus sengketa tanah ketika berkunjung ke desa-desa. Setelah diperiksa, ia mencatat ada sekitar 126 juta sertifikat tanah rakyat yang harus dikeluarkan. Namun proses pembuatan sertifikat saat itu lambat karena dalam proses pengerjaannya, BPN hanya mampu mengeluarkan 500 ribu per tahun.
Baca juga:Â Pemko Siantar Terima Sertifikat HPL Pasar Horas dari Kementerian ATR/BPN
“Setahun BPN hanya mampu bisa produksi 500 ribu, kalau dihitung, kalau ingin dapat sertifikat itu butuh waktu 160 tahun. (Sebanyak) 126 juta itu 160 tahun,” kata Jokowi dengan menegaskan pada tahun 2015 warga yang pegang sertifikat baru sekitar 46 juta sehingga ada sisa 80 juta yang harus disertifikatkan.
Melihat fenomena itu, Jokowi mendorong percepatan sertifikat tanah rakyat. Jokowi mengatakan saat ini penerbitan sertifikat tanah rakyat bisa mencapai lebih dari 10 juta per tahun.
“Oleh sebab itu, 2015 saya perintahkan Menteri BPN, ini tidak bisa diteruskan, tidak bisa 500 ribu per tahun dan saya minta 5 juta per tahun ternyata bisa. (Tahun) 2016 saya minta 7 juta bisa, sekarang lebih dari 10 juta per tahun,” ujarnya. (detik/hm17)
