Pematangsiantar, MISTAR.ID
Wali Kota Pematangsiantar Dr H Hefriansyah SE MM menghadiri acara Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia) 2021 melalui Zoom Meeting bertempat Ruang Command Center Kantor Walikota Pematangsiantar. Kamis (9/9/21).
Di acara zoom meeting itu, Presiden Jokowi dalam amanatnya menyatakan bahwa korupsi merupakan Extra Ordinary Crime yang mempunyai dampak luar biasa sehingga harus ditangani secara Extra Ordinary pula.
“Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya termasuk luar biasa. Pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan terhadap 1.032 perkara korupsi. Kejaksanaan pada periode yang sama telah melakukan penyidikan sebanyak 1.486 perkara korupsi. Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus perkara korupsi, seperti yang sudah disampaikan Ketua KPK,” paparnya.
Baca juga:44 Eks Pegawai KPK Jalani Uji Kompetensi di Mabes Polri
Disebutkan, beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius, di antaranya Jiwasraya, ASABRI dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam kasus Jiwasraya misalnya, kata Presiden Jokowi, para terpidana telah dieksekusi oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup dan aset sitaan mencapai Rp 18 triliun dirampas untuk negara.
Dalam kasus ASABRI, tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai hukuman mati, serta uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.
Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp 110 triliun. Dan, mengupayakan tidak ada Obligor dan Debitur yang luput dari pengembalian Dana BLBI.
“Namun aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai hal ini,” ujarnya.
Berdasarkan hasil sebuah survei Nasional pada bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua sebagai permasalahan yang harus diselesaikan.
Urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang diinginkan masyarakat, mencapai 37,3 persen. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2 persen, dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen.
“Dan, apabila ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja. Korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan,” tukas Jokowi.
Sambutan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada semua pihak yang turut serta atas pelaksanaan Peringatan Hakordia 2021.
“Kita sebagai anak bangsa sungguh bersyukur karena hari ini segenap umat manusia dan kita seluruh anak Bangsa Indonesia memperingati Hakordia Sedunia yang pada hari ini mengambil tema Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi,” ungkapnya.
Baca juga:Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2021 dan Sejarah
Tema ini, kata Firli, sengaja dipilih dalam rangka memberikan kesempatan dan mengajak anak bangsa untuk mengambil peran memberantas dan melakukan aksi-aksi terkait pemberantasan korupsi. Ia berharap semua anak bangsa memiliki semangat komitmen yang sama untuk meningkatkan, membangun budaya antikorupsi.
“Sungguh kita bahagia dan bangga Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, terpanjang di seluruh dunia, 17.504 pulau, 1.331 suku bangsa, dan 650 bahasa, ini merupakan modal kapital bangsa Indonesia untuk sama-sama maju mewujudkan tujuan negara,” tutupnya.
Zoom Meeting yang bertempat di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Pematangsiantar itu dihadiri Wakapolres Pematangsiantar Kompol Ismawansah SIK, Pj Sekda Kota Pematangsiantar, Plt Kepala Inspektorat Junaidi Sitanggang, dan
Kabid Anggaran BPKAD Rosion. (ferry/rel/hm06)
