Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia belajar untuk langkah-langkah perlindungan data India dan Kanada untuk memperkuat keamanan Pusat Data Nasiona (PDN).
“Saya usulkan kita perlu catatan dari berbagai negara, termasuk Kanada dan India. Negara-negara tersebut telah membentuk unit khusus yang bertugas menangani hal ini,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/6/24).
Anas mengatakan bahwa kementeriannya berencana untuk membentuk lembaga negara baru yang didedikasikan untuk memperkuat ketahanan pusat data di Indonesia.
“Kementerian PAN RB saat ini sedang mencatat praktik di berbagai negara untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data center kita dengan baik,” ujarnya.
Baca juga: DPR RI Minta Kominfo Bentuk Satgas Perlindungan Keamanan Siber PDN
Lebih lanjut, ia mengatakan, serangan siber terhadap Pusat Data Sementara Nasional (PDNS) 2 yang telah mengganggu sejumlah layanan publik sejak 20 Juni 2024, seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah.
Insiden ini harus mendorong pemerintah untuk mencegah gangguan serupa di masa depan dan mengambil tindakan untuk memastikan Pusat Data Nasional yang akan diluncurkan tahun ini aman dari serangan siber.
“Serangan baru-baru ini ditujukan ke pusat data sementara. Saat ini kami sedang mempersiapkan Pusat Data Nasional yang akan diresmikan pada akhir tahun ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah diminta membayar uang tebusan Rp 131 miliar untuk mendapatkan kembali data tersebut. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan Indonesia tidak akan memenuhi permintaan tersebut.
“Tidak, kami tidak akan (membayar),” ujarnya.(antara/hm17)
