Jakarta, MISTAR.ID
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) dikoordinasikan secara ringkas antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah, bukan dengan berbicara maupun menyindir melalui media.
Menurut dia, polemik data penerima bansos antara Kemensos dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak.
“Mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tetapi kalau ada, ya koordinasikan secepatnya, jangan sindir menyindir di media,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/8/21).
Baca Juga:Pemerintah Siapkan Insentif-Bansos Tambahan di Zona PPKM Level 4
Dia menilai dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama seperti itu apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, maka sebaiknya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik sehingga rakyat tidak bingung.
Baca Juga:Penerima Bansos di Siantar Bersyukur, Petugas Pos Indonesia Bantu Antar Beras Sampai Rumah
“Posisi mereka sama-sama eksekutif, jadi kurang tepat apabila berbicara atau menanggapi surat melalui media,” ujarnya.
Menurut dia, wajar apabila legislatif mengkritik kinerja eksekutif namun tidak tepat ketika sesama eksekutif saling “serang” sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi bingung.(ant/hm10)
 dikoordinasikan secara ringkas antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah, bukan dengan berbicara maupun menyindir melalui media.){kind=link}