Jakarta, MISTAR.ID
Gugatan dilayangkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron terhadap Dewan Pengawas (Dewas) lembaga antirasuah itu.
Ghufron pun merespons perihal gugatan itu dan beralasan adalah bentuk penghormatan tertinggi pada Dewas KPK.
“Itu penghormatan tertinggi saya pada Dewas yang sudah membentuk Peraturan Dewas (Perdewas) agar tegak dan dipatuhi oleh saya dan Dewas,” tukasnya, pada Jumat (3/5/24).
Baca juga:Dewas KPK Agendakan Ulang Pemeriksaan Nurul Ghufron
Menurutnya, jangan sampai Dewas KPK lupa pernah membuat aturan. Dirinya menyinggung aturan Perdewas perihal tata cara penegakan kode etik.
“Dewas sendiri yang mengatur dalam Perdewas Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara penegakan kode etik. Pasal 23 diatur tentang kadaluarsa laporan dan temuan dugaan pelanggaran kode etik, yaitu 1 tahun sejak terjadinya atau diketahuinya,” jelas Ghufron.
Kata Ghufron, gugatan dilakukan supaya Dewas KPK tak melabrak peraturan sendiri.
Diketahui Ghufron tengah berproses etik di Dewas KPK perihal proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan). Ternyata Ghufron juga sedang melakukan gugatan terkait Perdewas ke Mahkamah Agung (MA).
Baca juga:Usut Dugaan Korupsi, KPK Geledah Salah Satu Ruangan DPR RI
“Norma yang dipakai dalam pemeriksaan sidang etik itu Perdewas Nomor 3 dan 4 Tahun 2021, baik materi dan acaranya juga sedang saya ajukan uji materi ke MA,” ucap Ghufron di gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (2/5/24).
Dilihat pada info perkara di laman MA, tertulis gugatan itu dengan nomor perkara 26/P/HUM/2024 dan terdaftar, pada Kamis (25/4/24). Pemohon merupakan Nurul Ghufron, sementara termohonnya adalah Dewan Pengawas KPK RI.
Selain itu, Ghufron juga menggugat Dewas KPK ke Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ghufron beralasan proses etiknya di Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di Kementan seharusnya tidak diteruskan sebab dinilai telah kadaluarsa. (dtk/hm16)
