KPK Tegaskan Sinergi dan Penguatan Sistem Jadi Kunci Pencegahan Korupsi Daerah


Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius S. Hutabarat, bersama seluruh kepala daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi KPK dan Pemerintah Daerah di Jakarta. (f:ist/mistar)
Taput, MISTAR.ID
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Agung Yudha, menegaskan pentingnya penguatan sistem dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Hal ini disampaikan Brigjen Agung saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi KPK dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius S. Hutabarat, bersama seluruh kepala daerah dari wilayah Sumatera Utara yang hadir dalam rangkaian kegiatan Direktorat Korsup Wilayah I KPK, yang berlangsung sejak 28 April hingga 22 Mei 2025.
“KPK tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat mengandalkan kemitraan dengan kepala daerah untuk membangun sistem yang tangguh dan tidak memberi celah bagi praktik koruptif,” ujar Agung Yudha.
Dalam kesempatan itu, Bupati Taput menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal pengawasan, tapi juga soal integritas dan sistem yang harus dibenahi secara menyeluruh.
“Ada tiga poin penting yang harus dihadapi, integritas pemangku kepentingan, sistem pemerintahan yang mendukung pencegahan korupsi, dan keterbatasan anggaran yang membuat janji politik sulit diwujudkan,” kata Bupati.
Ia juga menyuarakan perlunya peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan sebagai bagian penting dalam membangun sistem yang bersih.
“Kita tidak bisa berharap pada pemerintahan yang bebas korupsi jika kesejahteraan pelaksana diabaikan,” ucapnya.
Selain itu, Bupati turut menyoroti persoalan semakin menyempitnya kewenangan daerah dalam era otonomi, yang berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika ruang fiskal daerah tidak diperluas, sulit bagi daerah untuk mandiri. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tuturnya.
Bupati Taput juga menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan kolaboratif KPK.
“Kehadiran KPK dengan semangat sinergi seperti ini sangat kami apresiasi. Ini bukan sekadar pengawasan, tapi juga bentuk dukungan moral dan strategis,” katanya. (fernando/hm25)
PREVIOUS ARTICLE
Indonesia Raih Peringkat Pertama Negara Paling Sejahtera