Jakarta, MISTAR.ID
Tanggapan diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyangkut informasi kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data dirinya dan para menteri.
Sebelumnya data itu dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp152,96 juta (kurs Rp15.296).
Jokowi meminta seluruh jajaran untuk secepatnya memitigasi hal tersebut. Presiden 2 periode itu menyebut peristiwa yang sama tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lain.
Baca juga:Isu 6 Juta Data NPWP Diretas, Begini Respons Sri Mulyani
“Kemarin saya telah sampaikan segera dimitigasi. Semuanya, tak apa-apa sebab memang banyak negara mengalami hal yang sama,” ujarnya kala mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, pada Jumat (20/9/24).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya mitigasi sedini mungkin. Dengan begitu, kejadian serupa tak kembali terulang.
“Saya kira yang paling krusial dimitigasi secepat-cepatnya dan gak kejadian lagi,” tukasnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan perkembangan menyangkut dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepunyaan sejumlah tokoh penting hingga dijual.
Baca juga:Pemadanan NIK-NPWP di Siantar-Simalungun Capai 257.124 Wajib Pajak
Sesuai penelitian yang telah dilakukan, disebutkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data.
“Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bisa disampaikan bahwa data log access dalam 6 tahun terakhir menampilkan tidak adanya indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.
Perempuan yang akrab disapa Ewie itu menyatakan struktur data yang tersebar bukan terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
“Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri agar menindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku,” paparnya.
Baca juga:Kanwil DJP Sumut II : 78 Persen Pemadanan NIK-NPWP
Rumor dugaan kebocoran data muncul usai pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto membeberkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor seperti Nomor Induk Kepegawaian (NIK), NPWP, alamat, nomor handphone (HP), email dan lainnya. (dtk/hm16)
