Jakarta, MISTAR.ID

Setelah menjalani masa reses dan memasuki masa sidang baru, Dewan Perwakilan Daerah (DPD ikut membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sidang Paripurna.

Pembahasan terkait program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu disampaikan oleh Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 Masa Sidang III Tahun 2024–2025.

"Banyak sekali masukan, aspirasi, termasuk juga beberapa usulan kepada pihak eksekutif. Kami semua tadi meng-underline (garisbawahi) beberapa di antaranya program makan bergizi gratis," tuturnya, pada Selasa (14/1/25).

DPD, kata Sultan, mendapati banyak temuan terkait pelaksanaan MBG yang akan ditindaklanjuti dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan kementerian terkait lainnya.

"Sehingga program yang baik ini betul-betul bisa berhasil dengan baik, kemudian output-nya baik dan tidak menjadi masalah," ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut, sebagaimana dilansir media antara.

Indeks Harga yang Tinggi di Wilayah Papua

Pada kesempatan itu, Sultan memberi contoh temuan pengawasan senator atau anggota DPD RI dari wilayah Papua, terkait pelaksanaan program MBG, yaitu besaran indeks harga makan bergizi gratis yang tinggi.

"Di Papua, harga ya, harga atau indeks makan bergizi gratis ini kalau teman-teman di timur itu menurut teman-teman pantauan langsung di bawah itu jauh dari cukup. Ini kan menjadi bahan (pembahasan juga)," bebernya.

Sebelumnya, dalam siaran pers di Jayapura, Papua, pada Senin (13/1/25), Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai menegaskan, siap menyukseskan program yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut.

“Hanya saja terjadi selisih harga di mana Pemerintah Pusat menentukan Rp15 ribu per porsi, sedangkan untuk di Papua Pegunungan Rp30 ribu. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya hidup (di Papua Pegunungan),” ujarnya.

Masih kata Velix, walaupun Papua Pegunungan belum dipilih sebagai provinsi uji coba, akan tetapi pihaknya tetap mempersiapkan data dan komunikasi terkait identifikasi anak sekolah di SD negeri dan swasta, terutama sekolah yayasan berbasis gereja.

“Program MBG ini penting diterapkan di mana hal ini sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia terutama bagi anak-anak usia sekolah yang mana nantinya memberikan dampak peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya. (ant/hm27)