“Kebijakan pemerintah di Riau dan cara brutal Polri terhadap rakyat yang mempertahankan tanah kelahirannya merupakan tindakan diskriminatif dan represif,” kata Din Syamsuddin.
Menurutnya, pendekatan tersebut hanya mementingkan penguasa, tapi membuat rakyat menderita.
Din Syamsuddin berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amanat Sila Kelima Pancasila.
“Bahwa pemerintah harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, juga tidak melaksanakan amanat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tulis Din Syamsuddin.
Selanjutnya, Din Syamsudin juga menyoroti peran pengusaha Tomy Winata dalam investasi Rempang Eco City yang disebut sebagai awal mula konflik tersebut.
Baca Juga: Puluhan Ormas Gelar Aksi Solidaritas Rempang Galang di Medan
Ia berpendapat bahwa pengusaha ini seharusnya menyadari kesalahannya selama ini dan siap menghadapi kekuatan penduduk.
Oleh karena itu, Din Syamsuddin menyerukan agar proyek pembangunan di Pulau Rempang segera dihentikan.
“Seperti seruan PP Muhammadiyah dan PBNU, investasi asing di Pulau Batam selayaknya dihentikan,” tandas Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 itu. (Tempo/hm22)
