Jakarta, MISTAR.ID
Jumlah anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di APBN tahun 2023 dan 2024 dipertanyakan Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama.
Sebabnya ada laporan angka yang tak sama dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono ke DPR.
“Saya beranggapan nominal pagu ini tak konsisten dengan apa yang disampaikan Menteri PUPR dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR pada 20 November 2023,” sebut Suryadi melalui keterangan tertulis, pada Kamis (4/1/24).
Baca juga:Realisasi Anggaran IKN Nusantara Tahun 2023 Rp32,2 Triliun
Suryadi menuturkan, ketika itu Basuki mengatakan, alokasi dukungan infrastruktur APBN tahun 2023 sebesar Rp 25,32 triliun. Sementara pada 2024 senilai Rp 35,45 triliun, sehingga totalnya Rp 60,77 triliun.
Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran proyek tahun 2023 mencapai Rp 26,7 triliun dan 2024 dianggarkan sebesar 40,6 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 68 triliun.
Suryadi menerangkan total pagu anggaran dukungan infrastruktur IKN tahun 2020-2024 terdiri 1 tahap. Tahap pertama pada tahun 2020-Maret 2023 sebesar Rp 24,53 triliun. Tahap kedua usai Maret 2023 hingga kini sebesar Rp 36,46 triliun. Sehingga totalnya menjadi Rp 60,99 triliun.
“Perbedaan antara angka Rp 68 triliun versi Menkeu dan angka Rp 60,77 triliun dan Rp 60,99 triliun versi Menteri PUPR menampilkan ketidakjelasan pemerintah sendiri terhadap rencana anggaran infrastruktur dasar IKN,” ujar Suryadi.
Baca juga:Kunker di IKN, Jokowi Pantau Pembangunan Istana Kepresidenan
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, pemerintah cuma bisa memakai APBN untuk membiayai 20 persen dari total anggaran pembangunan IKN senilai Rp 466 triliun. Artinya pemerintah hanya boleh memanfaatkan APBN sebesar Rp 93,2 triliun untuk proyek tersebut.
Di sisi lain, Suryadi berpendapat pemerintah ingin jor-joran membangun infrastruktur dasar hingga mencapai Rp 68 triliun untuk meyakinkan investor. Dia mengatakan, nilai itu telah mencapai 73 persen dari batas Rp 93,2 triliun. (tmp/hm16)
