Medan, MISTAR.ID
DPRD Medan gelar rapat paripurna dengan agenda nota jawaban Wali Kota Medan terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Medan atas Ranperda P-APBD TA 2022 di gedung dewan, Senin (12/9/22). Dalam nota jawabannya, Wali Kota Medan Bobby Nasution menanggapi ke 8 Fraksi DPRD Medan dalam pandangan umum sebelumnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim (PDIP) didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga (Gerindra) dan sejumlah anggota dewan serta Sekwan DPRD Medan. Turut hadir juga Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, Sekda Wiria Alrahman dan sejumlah pimpinan OPD jajaran Pemko Medan.
Menanggapi PU Fraksi PDIP yang disampaikan Margaret MS, Bobby Nasution mengatakan terkait disiplin waktu para tenaga medis pelayanan kesehatan akan dilakukan pengawasan ketat. Sedangkan pelanggaran disiplin jam kerja akan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi tegas.
Baca juga: Fraksi Gerindra dan PDIP Walk Out dalam Rapat Pembahasan KUA dan PPAS P-APBD 2022
“Terkait program untuk capaian Universal Health Coverage (UHC) sedang dilakukan upaya peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan, untuk Tahun 2022 diharapkan capaian 96% dan tahun 2023 sebanyak 98% dari jumlah penduduk. Sedangkan sampai September 2022 kepesertaan JKN masih 92,06% dan masih ada kekurangan 3,94%,” katanya.
Bobby menyebut, untuk memenuhi tingkat capaian tersebut dilakukan kolaborasi pemenuhan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Di mana penduduk yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjadi PBI JK.
“Sedangkan rencana pengoperasian RSUD Medan Labuhan (H Bachtiar Djafar) menunggu terpenuhinya ketentuan ketentuan yang diatur Permenkes No 340/ Menkes /Per/III/2010 tentang klasifikasi RS,” jelas Bobby.
Terkait progres penanganan penurunan kemiskinan selama Tahun 2022, kata Bobby, Pemko Medan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dengan mengalokasikan anggaran khusus seperti bantuan iuran kesehatan, bantuan sosial dan UMKM.
Baca juga: Pembahasan KUA dan PPAS P-APBD 2022 Tertunda, DPRD Kecewa Eksekutif Tidak Hadir
Sedangkan menanggapi Fraksi Gerindra yang disampaikan Haris Kelana Damanik terkait target PAD yang belum terealisasi, Bobby menyampaikan, Pemko Medan terus meningkatkan mutu pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
“Menanggapi perlunya pengawasan terhadap bangunan bermasalah mulai dari Kepala Lingkungan (Kepling), mulai saat ini terus dilakukan pengawasan bangunan dilapangan secara berjenjang mulai tingkat Kelurahan hingga Kecamatan dan OPD teknis,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bobby menanggapi Pemandangan Umum semua Fraksi di DPRD Medan dengan normatif. Setelah Fraksi PDIP dan Gerindra, berlanjut ke PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat dan HPP. (rahmad/hm09)
