“GDPK kita yang sebelumnya di susun sudah berusia 10 tahun dan masyarakat kita begitu dinamis,” ujar Hassanudin saat melakukan pertemuan bersama Tim Penilai GDPK Award di Kantor Gubernur.
Mantan Pangdam I Bukit Barisan ini juga beranggapan perlunya ada perubahan peraturan terkait kependudukan melalui sebuah Perda.
“Banyak perubahan yang terjadi sehingga perlu evaluasi dan penyesuaian kembali serta ditetapkan melalui Perda,” pungkasnya.
Baca juga : Pemkab Labusel Dukung Pencapaian Prioritas Sumut
Menanggapi hal itu, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Sumut, Heru Santosa mengatakan penyusunan GDPK salah satunya untuk mewujudkan generasi emas 2045.
“Jadi ini tantangan yang dihadapi Indonesia terkait kependudukan, termasuk Sumut. Kita perlu menyusun dengan matang GDPK kita dan mengaplikasikan program-program terkait hal ini demi mewujudkan generasi emas Indonesia,” tandasnya. (iqbal/hm18)
