“Pasar terlihat tidak begitu ramai, padahal harga-harga saat ini tidak mengalami gejolak. Minggu ke 4 September ini kebutuhan harga harga seperti cabai, bawang dan tomat relatif tidak mengalami gejolak dan cenderung turun harganya. Terlihat pasokan cukup dan tidak ada terdengar keluhan akan kebutuhan bahan pokok. Sedangkan untuk pasar petisah, pasar sentral dan Mall yang menjual perlengkapan rumah tangga termasuk pakaian dan sebagainya relative sepi,” sambung Elfanda.
Elfanda mengatakan pasar di Sumut tidak menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi yang baik sesuai dengan data yang dilaporkan Fatoni ke Mendagri.
“Artinya, pasar tidak mengalami geliat seiring data pertumbuhan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi menandakan terbukanya lapangan kerja sesuai dengan teorinya. Namun, di berbagai pemberitaan banyak terjadi PHK di berbagai belahan dunia (global), nasional maupun lokal (Sumut). Tentunya data ini harus disikapi hati hati dengan fakta di lapangan. Jangan sampai data data ini membuat pengelola pemerintahan tersesat sehingga salah mengambil langkah dalam menyiapkan program dan kegiatan,” jelasnya.
Pengamat Anggaran tersebut juga mengatakan data tersebut harus bisa diantisipasi jika ada perubahan ke tren negatif. Namun menurutnya keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprovsu) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan patut diapresiasi.
Baca juga: Agus Fatoni di Tengah Pilkada Sumut
“Sebaiknya data meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,07% ini disikapi dengan hati-hati dan tetap waspada bila pertumbuhan ini datanya semu. Paling tidak, ada kewaspadaan untuk mengantisipasi apabila ada perubahan tren negatif. Selain itu, patut dievaluasi apakah tren positif pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah provinsi lewat program dan kegiatan yang dijalankan serta dukungan pendanaan dari APBD,” ungkapnya.
“Sebab, bisa saja pertumbuhan ekonomi ini disebabkan konsumsi Masyarakat meningkat memasuki tahun ajaran baru buat anak sekolah. Meningkatnya besaran belanja Masyarakat ini tentunya akan menambah perputaran uang di daerah. Sedangkan keberhasilan Pemprovsu dalam hal menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,16% patut disyukuri,” tambah Elfanda.
Menurut Elfanda mencegah kemiskinan di suatu daerah dapat memecahkan masalah lainnya. “Kita mengetahui bahwa kemiskinan dalam Masyarakat merupakan persoalan di setiap wilayah. Persoalan kemiskinan bisa berdampak pada kehidupan Masyarakat dengan berbagai permasalahan sosial, kriminal dan sebagainya. Begitu juga keberhasilan Pemprovsu dalam hal pengendalian inflasi yang boleh dibilang mampu menekan gejolak harga,” tuturnya.
Dirinya pun mengatakan perlu mengetahui kembali apakah prestasi tersebut murni keberhasilan Pemprov atau pusat. “Patut dipertanyakan keberhasilan prestasi diatas merupakan prestasi pemerintah provinsi, pemerintah pusat atau secara alamiah ekonomi Masyarakat bekerja. Sebab, kalau kita melihat sejak semester kedua tahun 2023 hingga semester pertama tahun 2024 beban belanja daerah banyak tersedot untuk pembiayaan even demokrasi yakni pemilu legislatif dan pilkada serentak di November 2024 ini,” ungkapnya.
Baca juga: Tanggapi Soal Isu ‘Kepentingan Politik’ Dirinya Jadi Pj Gubsu, Agus Fatoni: Saya Netral
“Rasanya, sulit pemerintah melakukan intervensi lewat program dan kegiatan disaat beban belanja daerah besar untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah. Pada tahun tahun politik sebagian besar belanja lebih fokus pada belanja pemilu. Banyak belanja sektor sektor ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya harus mengalah untuk pembiayaan pemilu,” sambungnya.
Elfanda pun memberikan kesimpulan jika kinerja selama tiga bulan pertama Fatoni wajib dicermati lebih mendalam agar sesuai dengan fakta nyata di lapangan.
“Jadi, penilaian positif prestasi kinerja pemprovsu melalui Pj Gubsu Agus Fatoni patut dicermati lebih mendalam melihat fakta riil di lapangan. Jangan sampai proses alamiah kerja kerja ekonomi di masyarakat dinilai menjadi prestasi positif pemprovsu. Tidak ada hubungan program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan berdampak pada meningkatnya tren positif indikator makro tersebut. Pemerintah pusat harus hati hati dan jangan sampai pemerintah provinsi lalai dan masuk ke jurang kesulitan yang lebih dalam menghadapi fakta lapangan yang ekonomi secara nasional dalam tidak baik baik saja,” pungkasnya. (Iqbal/hm25)
