Medan. MISTAR.ID
Sejak usai kunjungan kerja anggota DPRD Sumut pada 23 Maret lalu, tidak ada lagi kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang keluar. Anggota dewan hanya menjalankan fungsi yang melekat di pribadinya dengan mengunjungi dapil masing-masing.
“Saat ini kita tidak ada lagi rapat kerja secara fisik, kita masih mencari formula yang tepat sesuai protokol kesehatan untuk tetap menjalankan fungsi dewan,” kata Ketua Komisi E DPRD Sumut, Dimas Tri Adji, Senin (20/4/20).
Menurutnya, melalui pimpinan dewan telah diminta sekretariat menyiapkan kelengkapan rapat secara virtual. Ia berharap di Bulan Mei alat teleconference sudah ada sehingga kerja-kerja dewan bisa berjalan maksimal.
“Walau tidak ada kegiatan namun masing-masing anggota dewan tetap turun ke dapilnya untuk menampung aspirasi dan melakukan pengawasan,” katanya.
Selain itu tugas-tugas yang tidak memerlukan kehadiran fisik masih dikerjakan. Misalnya surat-menyurat ke partner masing-masing komisi. “Kalau ada persoalan yang memerlukan jawaban dari partner di pemerintahan, kita minta jawabannya melalui surat,” kata anggota Fraksi Nasdem ini.
Terkait masalah pandemi Covid-19, pimpinan dewan lah yang menjadi partner Gubernur Sumut dan Gugus Tugas Covid-19. Setidaknya sudah dua kali dilakukan rapat pimpinan terbatas membahas masalah penanggulangan Cobid-19, termasuk anggarannya.
Sementara Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Rudy Hermanto mengaku saat ini bekerja dengan mendatangi dapilnya. “Sebagai anggota dewan, saya tiap hari datang ke kantor dan mengerjakan apa yang bisa saya lakukan,” kata Rudi.
Kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk melakukan rapat-rapat kerja namun secara pribadi memiliki tanggungjawab khususnya ke daerah pemilihan. Ia mengaku sudah beberapa kali membuat kegiatan sosial dengan berbagi kepada warga.
“Dalam situasi saat ini banyak masyarakat yang terdampak Covid-19, karenanya saya berusaha semampu saya untuk membantu mereka, apalagi menjelang puasa sekarang ini,” katanya.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan hal yang benar dalam penanganan Covid-19, termasuk dalam penyiapan anggarannya. Ia hanya minta agar penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran.
“Diawal dulu, Pemprov Sumut mengajukan Rp18 miliar, kemudian naik Rp500 miliar terus naik Rp1,5 triliun, sekarang jadi Rp2,5 triliun,” ujarnya lagi.
Ia minta agar Pemprov Sumut bisa memberikan gambaran anggaran itu digunakan untuk apa saja sehingga masyarakat mengetahuinya. “Misalnya untuk membeli alat kesehatan atau membantu masyarakat yang terdampak itu berapa anggarannya,” kata Rudi.
Namun disayangkannya, ditengah semua komponen bergotong royong melawan penyebaran Covid-19, ia mendengar kabar ada yang sudah buka tender-tender proyek. Harusnya keselamatan rakyat menjadi prioritas bukan proyek pembangunan.
“Kabarnya seperti itu, tapi masih saya telusuri benar atau tidak. Tidak elok kita mengerjakan proyek ditengah situasi ini,” tandasnya.
Penulis : Edrin
Editor : Rika Yoesz
