Sisi positif dari pembentukan satgas ini, menurut Boy, pemerintah menempatkan pemberantasan judi online sebagai top priority. Sisi negatifnya, ada silo organization di antara institusi pemerintah.
“Makanya mereka perlu komando agar bisa bergerak, padahal mereka bisa ambil inisiatif sesuai tupoksi masing-masing,” tambahnya.
Dari perspektif keamanan, judi online sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme perang asimetris yang dilancarkan oleh pihak luar dengan menyasar Indonesia.
“Untuk mengelabui penegak hukum, mereka memakai domain .go.id, mendompleng website lain agar tidak mudah dilacak, memakai akun bank yang diperjualbelikan,” lanjut Boy.
Baca juga:Â Heboh!!! Wacana Bansos Untuk Korban Judi Online
Perang asimetris itu ancamannya sulit dipetakan, siapa pelakunya, kapan, di mana, termasuk motif dan sarananya. Judi online itu mengambil mekanisme tersebut.
“Pesan saya, pemerintah perlu berantas bandar besar dulu, bukan sebaliknya. Bandar kecil akan mati jika pemodal besarnya sudah ditindak. Perkuat kerja sama bilateral dengan negara lain dan juga Interpol. Untuk jangka panjang, kesejahteraan masyarakat jadi kunci. Masyarakat yang lapar dan tidak punya pekerjaan adalah sasaran empuk judi online,” tutupnya. (maulana/hm20)
