Medan, MISTAR.ID
Gonjang ganjing menjelang Pilkada Kota Medan bagi masyarakat umum belumlah terasa. Yang muncul dipermukaan masih seputar dukungan partai-partai pada dua kandidat yang ada, Akhyar Nasution dan Bobby Nasution.
Namun bagi kalangan tertentu, gonjang ganjing itu sudah sangat terasa. Hal ini dikatakan Ketua Relawan Kawan Akhyar Suwandi Purba, Minggu (2/8/20). Menurutnya, sejak Akhyar Nasution menyatakan diri siap maju dalam Pilkada Medan, sudah terjadi pelucutan dan intervensi kekuasaan yang dimiliki Akhyar.
“Infrastruktur pemerintahan mulai dari fungsi Sekda, staf ahli, asisten, OPD, camat, lurah hingga kepling yang seyogyanya bisa dioptimalkan Akhyar kinerjanya guna melecut pelayanan dan pembangunan saat ini, nyaris sudah “tidak di bawah kendali” Akhyar,” kata Suwandi.
Situasi ini diperparah dengan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan kepada sebagian besar kepala dinas, kepala badan hingga camat dan lurah oleh aparat hukum secara massif di masa-masa pandemi telah berhasil menjauhkan kendali Akhyar terhadap bawahannya.
Baca Juga:Kata Pendukung: Akhyar Pernah Ditawari Jabatan, Agar Tak Nyalon di Pilkada Medan
“Praktis di setiap kegiatan resmi kedinasan yang dilakukan Akhyar tak terlihat OPD, camat atau lurah yang mendampinginya,” tandasnya. Ia tak tahu pasti penyebabnya, namun muncul kesan para pejabat pemko tak ingin terlihat mendampingi Akhyar di ruang publik.
Kendali kekuasaan sesungguhnya tak lagi berada di tangan Akhyar sangat kentara dari proses lelang jabatan untuk 5 posisi Jabatan Tinggi Pratama (Kadis) yang tengah berjalan. Panitia seleksi yang diketuai Sekda membuka proses lelang jabatan dengan schedule dimulai 26 Juni dan berakhir 24 Juli 2020.
Namun, pada tahapan akhir yang disusun pansel pada 24 Juli , pansel tak merampungkan nama untuk diajukan ke Mendagri agar disetujui menjadi Kadis. Di tanggal itu, hanya 8 orang dari 52 peserta lelang jabatan yang menyelesaikan tahapan seleksi wawancara. Bahkan, per 30 Juli, baru 18 calon yang menjalani wawancara.
“Hampir bisa dipastikan kemungkinan hingga Akhyar cuti jabatan jika resmi diumumkan menjadi calon wali kota oleh KPU di awal September 2020, proses lelang jabatan tidak lagi berada di bawah kendalinya,” kata Suwandi lagi.
Artinya, lanjut Suwandi, ketika proses lelang itu dirampungkan setelah Akhyar cuti jabatan, maka yang menentukan pemenang lelang atau yang menjadi kepala dinas baru adalah rekomendasi Pj Wali Kota yang baru.
Baca Juga:Loncat ke Partai Demokrat, Akhyar Siap Bertarung di Pilkada Medan
Publik menilai Akhyar tak berdaya untuk menugaskan pansel yang diketuai Sekda Ir Wirya menuntaskan proses lelang selagi ia menjabat Plt.
Dengan situasi tersebut tergambar, bahwa sang petahana Akhyar Nasution sedang tidak mengendalikan infra struktur pemerintahan lLazimnya di sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah, seorang petahana akan punya peluang lebih besar dari pesaing lainnya.
Sebagaimana diketahui, Akhyar Nasution mendapat dukungan dari PKS dan Demokrat sementara sejumlah partai besar lain berada di kubu Bobby Nasution. Akhyar akhirnya memutuskan mundur dari PDIP agar bisa maju dalam Pilkada Medan.
Akhyar dikabarkan akan berpasangan dengan kader PKS Salman Alfarisi, sedang Bobby dari kabar yang beredar akan berpasangan dengan Suryani Paskah Naiborhu dari Gerindra.(edrin/hm10)
