Kedua, persoalan klasik penyelenggaraan haji selalu berulang dari tahun ke tahun seperti pemondokan, katering, hingga transportasi. Terkesan tidak ada improvement dari penyelenggara.
Ketiga, dualisme antara Kemenag RI dan BPKH adalah bukti kompleksitas pengelolaan haji. Jika keduanya tidak membangun sinergitas, potensi risiko dalam pengelolaan haji sangat besar.
“Hemat saya, pembentukan Kementerian Haji cukup rasional. Akan lebih baik apabila BPKH yang ditransformasikan sebagai kementerian baru, jadi lebih efisien dan tidak benar-benar babat alas,” terangnya.
Baca juga :Â Imbas Blokade Israel, 2.500 Calon Jemaah Haji Palestina Gagal ke Mekkah
Untuk personel, bisa gabungan antara pegawai direktorat haji di Kemenag RI dan BPKH. Supaya efektif dan langsung speed up. Bisa juga ditambahkan dari personel Ditjen Imigrasi dan Kemenlu RI untuk memperkuat aspek hukum dan diplomatik.
“Pada intinya, saya sepakat dengan pembentukan Kementerian Haji, tapi dengan kredo-kredo kebijakan publik yang benar. Semata-mata untuk ummat, bukan elit,” tambah Boy. (maulana/hm18)
