Pada bagian konflik, lanjut Sitohang, konflik bisa timbul dari berbagai sumber, seperti masalah politik, krisis ekonomi, persaingan atas sumber daya alam, dan ketidaksetaraan sosial.
Menurutnya, kekerasan berbasis gender juga berkaitan dengan konflik sosial akibat kebijakan yang diskriminatif.
“Pemimpin terpilih harus membawa perubahan dengan kebijakan yang mendukung,” tambahnya.
Baca juga :Â Keterwakilan Perempuan di Komisioner Nihil, Bawaslu RI Dilaporkan ke Komnas Perempuan
Mengenai perubahan iklim, sambungnya, pemanasan global memicu bencana lingkungan, dan pemimpin terpilih harus menjamin keberlanjutan pembangunan.
“Pengesahan RUU Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan,” pungkasnya.
Komnas Perempuan mendorong pemimpin terpilih untuk menjadikan isu-isu ini sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional, mengukuhkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, dan menjaga inklusivitas dalam setiap kebijakan yang diambil. (hutajulu/hm18)
