Serta dapat melakukan upaya mengevakuasi diri dan kelompok secara mandiri ke tempat yang lebih aman.
Kemudian masyarakat yang berada di area cekungan dan dengan sistem drainase wilayah yang tidak memadai, dan dapat memicu luapan air, diimbau agar dapat melakukan pembentengan pada lajur-lajur aliran air menuju rumah secara mandiri.
“Masyarakat terdampak banjir untuk memperhatikan sistem kelistrikan, agar tidak memicu korsleting listrik dan bahaya kebakaran, di mana sebelum melakukan kegiatan evakuasi mandiri harus memastikan bahwa aliran listrik dan perangkat elektronik pada rumah yang ditinggalkan sudah benar-benar padam,” papar Tuahta.
Baca juga :Â Beda dengan Pulau Jawa, Potensi Hujan Es di Sumut Kecil
Selain itu, sambungnya, instansi, organisasi dan atau kelompok masyarakat yang memiliki pintu air pengendali banjir agar senantiasa dapat diaktifkan, sesuai kondisi yang dibutuhkan.
Setiap orang diminta agar menghindari kegiatan wisata air, ketika frekuensi dan intensitas hujan tinggi, terkhusus kunjungan wisata dari lembaga-lembaga pendidikan.
Baca juga :Â Tiga Pakar Gelar Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim di KSPN Danau Toba
Untuk lahan pertanian atau perkebunan, baik dari perusahaan ataupun perorangan, yang berada pada kemiringan terjal, ketika frekuensi dan intensitas hujan tinggi dan mengakibatkan kondisi jenuh air yang dapat mengakibatkan tanah longsor, agar menghindari aktivitas pertanian dan perkebunan.
“Setiap orang melihat, mengawasi dan memantau situasi sekeliling terhadap kemungkinan-kemungkinan bencana hidrometeorologi yang terjadi dan melaporkan kepada aparat pemerintah setempat, yang berwenang untuk dapat dilakukan penanganan awal kebencanaan,” pungkasnya. (jonatan/hm18)
