Medan, MISTAR.ID
Komisi I DPRD Kota Medan mendorong agar Pemko Medan membentuk perusahaan daerah yang mengurusi kebutuhan air bersih warganya. Dorongan ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Mulia Syahputra Nasution mengomentari layanan PDAM Tirtanadi yang kerap dipersoalkan sepanjang waktu.
“Pertama, masyarakat sering kali mengeluhkan air PDAM yang mati. Kalau pun hidup hanya beberapa jam. Kedua, air yang keluar sering tidak memenuhi standar. Misalnya, air yang keluar kadang berwarna kecoklatan, kotor dan tidak layak pakai,” kata Mulia menjawab wartawan, Selasa (23/3/21).
Tidak hanya itu, menurutnya selain pelanggan sering tidak mendapatkan air bersih secara maksimal, masyarakat juga harus merasakan kerugian-kerugian dalam bentuk yang lain akibat kurangnya pelayanan dari perusahaan BUMD milik Pemprov Sumut tersebut.
Baca Juga:Pipa Bocor, PDAM Tirta Tanjung Medang Deras tidak Tanggap
“Misalnya saja yang terjadi baru-baru ini. Tirtanadi membuat kebijakan perubahan sistem penghitungan penggunaan air dari manual ke digital. Alhasil terjadi lonjakan tarif. Masyarakat pun menjerit dan berbondong-bondong melapor ke Ombudsman (Sumut),” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka Pemko sangat layak mendirikan sendiri BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air minum yakni PDAM.
Lalu setelah itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, maka Pemko Medan sudah dapat memilih atau menetapkan tarif yang dipakai, apakah tarif batas atas atau tarif batas bawah dari tarif yang telah ditetapkan Gubernur.
Baca Juga:PDAM Tirtanadi Minta Pelanggan yang Tagihan Airnya Membengkak Melapor
“Hari ini Kota Medan tidak bisa menentukan tarif karena PDAM Tirtanadi dikelola oleh (Pemerintah) Provinsi, sehingga perlu pengkajian ulang terkait aturan. Apalagi memang sudah seharusnya PDAM Tirtanadi dikelola ke kabupaten-kota, karena dari seluruh Indonesia hanya di Sumut lah PDAM yang masih dikelola Provinsi,” bebernya.
Mulia meyakini, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution dan Aulia Rachman, mampu mengatasi persoalan ini, termasuk membangun BUMD PDAM milik Pemko Medan sendiri.
“Kita yakin di bawah kepemimpinan mereka (Bobby-Aulia), solusi-solusi seperti ini dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan. Kita melihat mereka sudah mulai melakukan terobosan-terobosan dan kita yakin jika mendirikan BUMD, PDAM bukan lah hal yang mustahil buat mereka. Apalagi bila mengingat hal ini demi kepentingan masyarakat Kota Medan,” tandasnya. (iskandar/hm12)
