Dalam infrastruktur, BPK mencatat kekurangan mutu dan volume paket pekerjaan, kualifikasi SDM tenaga teknis, serta pertanggungjawaban administratif.
Sementara itu, pengelolaan Sei Mangkei perlu diperhatikan dalam aspek kelembagaan, tata kerja, penyelenggaraan, sarana, prasarana, serta keterlibatan UMKM dan warga lokal.
Terkait pajak kendaraan bermotor, Baskami mendesak Pemprov Sumut untuk memperbaiki sistem pendataan secara berkelanjutan dan memastikan pembayaran tepat waktu dari wajib pajak.
Baca juga :Â Ketua DPRD Sumut Apresiasi Mudik Gratis Natal Pemprovsu
Pj Gubernur Sumut, Hassanudin menyatakan kesediaannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Hassanudin menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan penting dalam menyusun program pembangunan, dan Pemprov telah berupaya maksimal dalam menjalankan fokus pemeriksaan, seperti peningkatan jalan dan pengelolaan pajak daerah.
Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, mengapresiasi kerja sama yang baik antara Pemprov Sumut dan BPK RI, sambil menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap laporan pemeriksaan dalam waktu yang tepat.
Eydu berharap agar rekomendasi BPK dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. (hutajulu/hm18)
