Medan, MISTAR.ID
Terkait dibebastugaskannya atau dicopotnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Bambang Pardede dari jabatannya. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan jangan dipolitisir lantaran pencopotan itu berkaitan dengan kinerja.
“Ada kontrak kerja untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Utara ini. Ada target-target kerja untuk OPD di Sumut ini. Hal ini dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dan, dia (OPD) tanda tangani itu sebelum pelantikan,” jelas Edy kepada wartawan, Senin (22/5/23).
Dijelaskan Edy, kemungkinan Bambang ada kesulitan dan memang ada tuntutan tugas yang begitu berat. “Tak usah di politisir ini masalah kinerja untuk kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Saat ditanyakan bagaimana kelanjutan untuk proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun tersebut, lanjut mantan Ketua PSSI itu, tidak ada masalah.
“Terkait proyek gak ada urusannya dengan person. Karena dia adalah merupakan satu konsep yang bersama-sama tanggal 31 Desember 2023 harus tuntas atau selesai. Rugikah provinsi? tak rugi provinsi. Karena kalau bekerja 10% tuntutannya ada 33% termin baru provinsi membayar. Sehingga provinsi tak akan pernah membayar kalau kerja itu tidak sampai. Itulah termin. Apabila nanti tanggal 31 Desember 2023 tak juga tuntas kerjaan itu ada penalti,” tegasnya.
Baca juga :Â Kepala BKD Sumut : Kadis PUPR Dibebastugaskan Karena Dinilai Tidak Memberikan Kontribusi
Dalam proyek ini, disebutkan Edy, memiliki prosedur dan aturan main. Untuk itu, Ia meminta untuk bersama-sama dalam mengawal proyek ini.
“Untuk.itu kita bersama-sama mengawal ini, Â terkhusus wartawan ini berikan berita yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan,” bebernya.
Ditambahkan Edy, Sumut sendiri memiliki 33.000 kilometer jalan di kabupaten/kota Sumut. Ada 13.000 kilometer tidak layak jalan. Nah, dari salah satu jalan dari 13.000 kilometer tadi yang salah satunya di jalani oleh Presiden Joko Widodo.
“Kalau kita hitung jalan tidak layak tadi dari Rp5 miliar untuk satu kilometer jadi sudah 5,5 triliun lebih. Nah presiden membantu Rp800 miliar. Dengan tuntutan jalan untuk kabupaten-kabupaten yang benar-benar rusak. Bukan yang hanya sekedar rusak. Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal 5,5 triliun. Itu untuk jalan kabupaten. Belum jalan provinsi 3005, 6 kilometer ada 890 ribu kilometer jalan yang perlu menjadi perhatian. Sementara uang di Provinsi Sumut hanya Rp300-400 miliar per tahun. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69%-70% dari jalan 33.000 tadi itu. Untuk itu, kita butuh uang. Banyak hal yang telah kita lakukan tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu,” pungkasnya.
Maka, Pemprov Sumut akan membuka lelang terbuka untuk mencari pengganti Bambang Pardede sebab berasal dari Eselon II. Pemprov akan open bidding dan membentuk tim. Ditekankan Edy, dibutuhkan orang yang tidak banyak omong namun berpegang penuh pada rakyat.
“Karena rakyat saya sangat membutuhkan orang yang bekerja. Saya harapkan yang bertanding dan test pastikan anda mampu, supaya gak ribut kalau tak lulus,” pungkasnya. (Anita/hm18)
