Medan, MISTAR.ID
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA & KB) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Manna Wasalwa Lubis mengajak masyarakat untuk mengadu bila menemukan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di sekitar lingkungan masyarakat.
“Sebab kami memiliki program advokasi pendampingan ini yang merupakan salah satu penekanan penting dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak. Selama ini sering kita dapati di lingkungan masyarakat banyak terjadi kekerasan perempuan dan anak,” katanya, Jumat (23/6/23).
Untuk itu, bila ditemukan kasus kekerasan tersebut bila dilaporkan akan mendapatkan keadilan. “Laporan selain bisa langsung ke kantor juga bisa diadukan di stand kita yang saat ini ada di PRSU,” sebutnya.
Baca juga :Â 25 Orang Lulus Administrasi Seleksi Jabatan di Tiga OPD Pemprov Sumut
Hingga saat ini, pihaknya banyak menerima pengaduan berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut.
“Dalam beberapa kasus, pengaduan itu sudah ditangani dengan baik. Kita melakukan kita lebih mengutamakan pendekatan humanis (kekeluargaan) ketimbang harus dibawa ke ranah hukum. Mediasi ini sering kita gaungkan,” ungkapnya.
Pihaknya juga terus menyosialisasikan ke masyarakat untuk mengubah stigma dan memunculkan sikap berani di kalangan perempuan dan anak untuk mendapatkan keadilan.
Baca juga :Â Kendalikan Inflasi, Pemprov Sumut Genjot Kerjasama Pangan dengan Provinsi Lainnya
Disisi lain, saat ini Program prioritas Dinas PPPA & KB Provsu lainnya yakni menyangkut program penurunan stunting di Indonesia.
Di Sumut sendiri, kata dia, prevalensi stunting berhasil turun 4,7 persen menjadi 21,1 persen dari sebelumnya 25,8 persen tahun 2021.
Baca juga :Â Menteri PPPA RI Apresiasi Komitmen dan Upaya Gubernur Turunkan Stunting di Sumut
“Bersama kabupaten/kota kita mengejar target 14 persen tahun 2024 sesuai target nasional. Salah satunya dengan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Sasaran dari menyasar ke sekolah-sekolah. Kami memberikan pemahaman kepada pelajar bahwa usia perkawinan dini beresiko atas kelahiran anak, termasuk resiko anak lahir stunting,” jelasnya.
Selain itu, Dinas PPPA & KB juga memberikan penyuluhan ke masyarakat berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Sebab, lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi timbulnya stunting. (anita/hm18)
