Medan, MISTAR.ID
Forum Penyelamat Koperasi Pengangkutan Umum Medan (FPKPUM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Selasa (22/6/21).
Ketua FPKPUM, Bangku Sembiring mengatakan bahwa aksi yang mereka gelar itu terkait tentang ahli fungsi terminal Sambu yang telah berubah fungsi menjadi pasar ilegal serta kepengurusan yang dianggap merugikan pemasukan PAD Kota Medan.
“Menurut kami, pemindahan ahli fungsi tersebut sangat merugikan Pemko Medan,” katanya kepada wartawan.
Baca Juga:Â Tuntut Pengembalian Zona Industri, Masyarakat Medan Utara Demo Plt Wali Kota
Selain itu, Bangku menuturkan bahwa saat ini kepengurusan KPUM sekarang tidak sesuai yang diharapkan karena kinerja yang sangat buruk dan harus dievaluasi.
“Dari tahun ke tahun kinerja kepengurusan sangat buruk. Di mana, hasil RAT tahun 2020 KPUM mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah,” ucapnya.
“Selain itu, kami telah melakukan investigasi kondisi bisnis KPUM dalam pengelolaan banyak kebocoran yang merugikan koperasi maupun pihak Pemko Medan atas potensi PAD yang hilang,” terang Bangku.
Baca Juga:Â PD Pasar Medan Angkat Bicara Soal THN 2020, Ini Katanya
Atas kondisi itu, Bangku meminta kepada Wali Kota Medan agar mengevaluasi kepengurusan KPUM dan memilih kepengurusan yang baru. Selain itu juga, meminta Pemko Medan agar mengaudit potensi-potensi penyelewengan anggaran.
“Potensi penyelewengan ini kami duga juga ada kerjasama dengan oknum-oknum pihak Pemko Medan yang membuat kerugian bagi Pemko Medan sendiri yang membuat pemasukan PAD hilang,” ujarnya.
“Kami berkeyakinan KPUM masih dapat untuk diselamatkan jika pengelolaan koperasi lebih profesional dan terbuka jika dipimpin oleh kepengurusan yang baru,” tandas Bangku. (Saut/hm13)
