Medan, MISTAR.ID
DPRD Sumatera Utara (Sumut) merekomendasikan agar Pemprov Sumut tetap membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi guru tahun 2021 ini. Rekomendasi ini disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) komisi A, C dan E bersama Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait pembatalan pembukaan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi guru, Kamis (15/7/21).
Adapun hasil dari rapat tersebut mengeluarkan dua rekomendasi yang harus ditindaklanjut oleh Pemprov. Pertama, Pemprov harus tetap membuka pendaftaran formasi PPPK meski penutupan pendaftaran formasi PPPK ditutup pada 21 Juli 2021 mendatang.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut Hendra Cipta, mengatakan, dari total 10.991 formasi yang dibuka, belum tentu akan terisi secara keseluruhan. Sehingga, anggaran yang dikeluarkan bisa ditanggung di APBD 2022.
Baca juga: Komisi E DPRD Sumut Minta Gubernur Tidak Batalkan Penerimaan PPPK Guru
“Artinya biarlah kesempatan itu diberikan untuk mereka mengikuti proses pendaftaran tetapi pada akhirnya kan jumlahnya itu ditentukan berdasarkan tingkat kelulusan guru tersebut,” kata Hendra.
Selanjutnya, apabila akhirnya pembukaan formasi PPPK tetap tidak bisa dibuka untuk tahun 2021, maka DPRD Sumut meminta kepada Pemprov untuk memastikan akan membuka formasi ini pada tahun 2022.
“Seandainya tahun ini tidak bisa menerima formasi tersebut, diminta untuk membuka tahun depan itu dengan formasi yang memperhitungkan ketersediaan anggaran kita,” ungkapnya.
Baca juga: Sah! Penerimaan PPPK di Sumut Ditunda, Anggaran Dialihkan Membangun Infrastruktur
Namun menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, DPRD Sumut tetap meminta agar Pemprov mempertimbangkan rekomendasi yang pertama, yaitu tetap membuka pendaftaran formasi PPPK.
“Rekomendasi ini kita minta segera karena tanggal 21 Juli kan sudah ditutup pendaftaran. Tadi kita sudah diskusi dengan BKD, hari ini mereka langsung bertemu dengan Sekda untuk melaporkan hari rekomendasi ini,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas pendidikan Sumut, Syaifuddin mengatakan akan segera melakukan pertemuan lebih lanjut dengan Plt Sekdaprovsu Afifi Lubis,BKD, dan BPKAD terkait dua rekomendasi dari DPRD Sumut itu.
“Ya nanti saya jumpa sama BKD, BPKAD, Sekda nanti baru dibuat langkah-langkahnya,” ujarnya singkat. (Iskandar/hm06).
