Medan, MISTAR.ID

Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) akan menindak tegas ratusan perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Dari 446 perusahaan yang ada, hanya 60 yang memiliki dokumen pengelolaan limbah di Kawasan Industri Medan (KIM).

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani mengatakan, hal itu diketahui saat dilakukannya rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait.

“Hasil kesimpulan dari RDP kemarin, kami dari Komisi D akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak dapat memenuhi dokumen pengelolaan limbah,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025).

Menurutnya, sanksi yang direkomendasikan sesuai dengan aturan yang ada. Mulai dari teguran berupa sanksi administratif, hingga penutupan perusahaan.

“Kita akan menyurati pemerintah kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) pusat untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan khususnya tentang pengelolaan limbah,” katanya.

Timbul menilai, KIM hanya sebagai pengelola bisnis di kawasan tersebut. Mereka lebih mengutamakan bisnis oriented. RDP ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan dewan ke PT KIM dan ke salah satu tenan yang ada.

“Kami bisa pahami, kalau seandainya kurang-kurang sedikit. Tapi kalau sudah tidak menghormati ketentuan yang ada. Sepakat kita, pertama kita buat surat peringatan sampai batas waktu dan kemudian sanksi penghentian operasional sesuai persyaratan,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D, Benny Sihotang mengusulkan agar ada rapat gabungan dengan Komisi A karena akan menyangkut persoalan hukum, dan dalam rapat gabungan nantinya akan dihadirkan Polisi dan Kejaksaan.

“Soalnya kalau kita telusuri lebih dalam, mungkin lebih banyak lagi masalah di setiap perusahaan yang ada ini. Mereka sudah seperti negara dalam negara,” ucap politisi Partai Gerindra itu. (ari/hm24)