Selain daripada itu, Sapto juga membeberkan bahwa etika pers para jurnalis mengalami kemerosotan. Hal itu diketahui dari hasil survei IKP 2023 beberapa waktu lalu.
“Nilai indikator etika pers pun mengalami penurunan. Para responden (informan ahli) menyorot perilaku jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik (KEJ), menerima uang atau imbalan dari narasumber, dan melakukan pekerjaan di luar kerja jurnalistik seperti mencari iklan,” terangnya.
Kemudian, sambung Sapto, terkait karya jurnalistiknya juga Dewan Pers mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang meningkat signifikan.
Baca juga: Liput Kehadiran Kasi Datun di PUTR Dairi, Oknum ASN Usir Wartawan
“Data Komisi Pengaduan Dewan Pers mencatat peningkatan kasus aduan dari masyarakat ke Dewan Pers selama tahun 2021 tercatat 621 kasus pengaduan, meningkat menjadi 691 kasus pengaduan ke Dewan Pers pada tahun 2022. Lebih dari 90 persen pemberitaan yang diadukan terjadi pada media daring,” cetusnya.
Hasil survei IKP 2023 secara umum, disebutkan Sapto, menunjukkan kondisi kemerdekaan pers Indonesia selama 2022 masih membutuhkan banyak upaya perbaikan. Meskipun masuk kategori cukup bebas.
“Masih ada persoalan-persoalan yang menyangkut kemerdekaan pers. Dalam arti, ‘kebebaan dari’ (freedom from), seperti kebebasan dari intervensi, dari kekerasan, dari kriminalisasi pers, maupun dalam makna ‘kebebasan untuk’ (freedom for), seperti etika pers, pemenuhan akses informasi bagi kelompok rentan, serta perlindungan bagi penyandang disabilitas,” pungkasnya. (Deddy/hm20)
