Medan, MISTAR.ID
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution tak mau mengomentari perihal kabar kepindahannya ke Partai Demokrat menjelang Pilkada 9 Desember 2020. Foto Akhyar disematkan seragam Demokrat oleh Ketua Bappilu DPP Demokrat Andi Arief beredar luas, Jumat (24/7/20).
Kepindahan Akhyar dari PDIP ke Demokrat menyebabkan kader dua partai ini saling serang opini. Akhyar yang ditemui di RS Pirngadi Medan, Senin (27/7/20), enggan mengomentari pertanyaan wartawan terkait kepindahannya itu maupun sanksi yang akan diterimanya dari PDIP.
Ia tak mengucapkan sepatah kata pun meski dicecar wartawan yang telah menunggunya. Ia hanya berlalu usai menyelesaikan agendanya di RS milik Pemko Medan itu.
Kebenaran kepindahan Akhyar ke Demokrat ini disampaikan oleh Ketua DPC Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu. “Terhitung sejak 14 Juni 2020. Mohon doanya,” kata Burhanuddin merinci kapan persisnya kepindahan Akhyar.
Baca Juga:Loncat ke Partai Demokrat, Akhyar Siap Bertarung di Pilkada Medan
Kepindahan Akhyar ke Demokrat ditanggapi keras oleh PDI Perjuangan (PDIP). Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini menyebut kepindahan Akhyar Nasution ke Partai Demokrat sebagai langkah pragmatis haus kekuasaan.
“PDI Perjuangan menegaskan bahwa berpartai, sama juga bernegara, dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik. Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan saudara Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader. Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Yang bersangkutan masuk pada ketegori kedua,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat.
“Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain,” tegas Djarot. PDIP, kata Djarot, melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah Partai.
“Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan partai. PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjemaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain. PDI Perjuangan juga mencatat bahwa Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang sebesar Rp4,7 miliar menjadi pertimbangan penting mengapa partai tidak mencalonkan yang bersangkutan. Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan katakan tidak pada korupsi yang pernah menjadi slogan partai tersebut,” beber Plt Ketua DPD PDIP Sumut, ini.
Komentar Djarot ini ditanggapi keras oleh Wasekjen DPP Demokrat Jansen Sitindaon. “Pertandingan Pilkada Medan belum juga dibuka sudah nuduh kemana-mana Pak Djarot ini. Tak elok, apalagi Akhyar sampai minggu lalu pun masih kader PDIP sama dengan Pak Djarot. Apalagi sampai bawa-bawa jargon katakan tidak pada korupsi segala. Seperti semua kader-kader PDIP sudah bebas korupsi saja,” kata Jansen.
Baca Juga:Tak Taat, Hasto Persilahkan Akhyar Keluar dari PDIP
Ia menyarankan agar Djarot mengurusi Japorman Saragih, Ketua DPD PDIP Sumut sebelumnya yang baru beberapa hari lalu ditahan KPK atas tuduhan korupsi.
“Kalau soal korupsi, rasanya itu urusan Pak Djarot yang di depan mata. Bukan malah nyambar kemana-mana. Sebagai Plt PDIP Sumut yang gantikan Bang Japorman, harusnya Pak Djarot fokus saja urusi temannya yang lagi kesusahan dan kesana saja sampaikan katakan tidak pada korupsi itu. Ketimbang cawe-cawe ngurusi hal yang belum tentu Pak Djarot mengerti jelas,” tegasnya.
Di Pilkada Medan, PDIP telah memberi sinyal kuat akan mendukung Bobby Nasution menantu Jokowi untuk menjadi calon Wali Kota Medan. Tahu tak mendapat dukungan partainya, Akhyar lalu pindah ke Demokrat. Ini merupakan lanjutan pascadukungan Demokrat dan PKS ke Akhyar untuk bertarung menantang Bobby di Pilkada. (iskandar/hm10).
