“Dalam mempertahankan haknya masyarakat ini selalu menjadi korban kriminalisasi. Sehingga kami meminta kepada DPRD Sumatera Utara untuk melakukan intervensi kepada pihak kepolisian agar seluruh laporan masyarakat yang mempertahankan haknya dan tanahnya dicabut,” tegas Ali Hanafiah.
LBH Medan juga mengatakan, saat ini banyak proyek strategis nasional yang sedang dilaksanakan. Namun pembangunan tersebut banyak menimbulkan dampak negatif baik di Sumut maupun nasional.
Baca Juga: Peringati Hari Tani Nasional, Aliansi Reforma Agraria Gelar Aksi di DPRD Sumut
“Sama-sama kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali proyek-proyek strategis nasional yang ada di Sumatera Utara. Dan ini membawa dampak negatif yang akan berakibat bencana kemanusiaan. Bukan hanya pengangguran tapi juga akan terjadi hilangnya peradaban,” tambahnya.
Setelah seluruh aspirasi tersampaikan, Kepala Sub HUMAS DPRD Sumut, Muhammad Sofyan memberikan tanggapannya.
Namun berhubung tidak adanya anggota dewan yang hadir, ia mengatakan tidak dapat mengambil keputusan apapun.
Meski begitu, secara administratif, aliansi harus melayangkan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) sehingga kasus tersebut dapat ditindaklanjuti. Sofyan juga berjanji kepada APARA untuk mengawal kasus ini sampai ke anggota DPRD Sumut.
