Hong Kong, MISTAR.ID
Mundurnya anggota parlemen Hong Kong secara massal mengakibatkan Badan legislatif Hong Kong kini dikuasai oleh kelompok pro-China. Melansir media pada Kamis (12/11/20), pengunduran diri para anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong ini terjadi seiring dengan meningkatnya eskalasi gerakan pro-demokrasi di kota.
Perbedaan pendapat yang berkelanjutan sejak China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional pada awal tahun ini juga turut menjadi alasan pengunduran diri pada anggota dewan itu.
Sebanyak 15 anggota parlemen pro-demokrasi memilih mundur sebagai bentuk protes atas pemerintah Hong Kong yang pro-China. Pemerintah Hong Kong mendiskualifikasi empat rekan mereka memegang jabatan strategis di pemerintahan.
Baca juga: Mundur Massal, Anggota Parlemen Pro-Demokrasi Hong Kong
Keempatnya didiskualifikasi karena sejalan dengan resolusi yang diadopsi pada hari sebelumnya oleh parlemen China, yang mengizinkan mencopot politikus yang dianggap mengancam keamanan nasional.
“Warga Hong Kong – bersiaplah untuk waktu yang sangat lama di mana hanya ada satu suara di masyarakat,” kata anggota parlemen pro-demokrasi, Lam Cheuk-ting, kepada wartawan di luar ruangan.
“Jika Anda seorang pembangkang, bersiaplah untuk tekanan yang lebih besar,” tambahnya. Pemimpin tertinggi di Hong Kong dipilih oleh komite pro-China. Namun, setengah dari 70 anggota parlemen dipilih langsung oleh masyarakat Hong Kong.
Perkelahian dan protes secara bakal sering terjadi di dewan legislatif Hong Kong. Fraksi pro-demokrasi yang merupakan minoritas sering menggunakan taktik filibuster dan taktik lain untuk mencoba menghentikan RUU yang dinilai merugikan.
Filibuster merupakan taktik menguasai sidang melalui pidato yang berkepanjangan dan tidak habis-habisnya, dengan tujuan menggagalkan penetapan suatu undang-undang oleh lembaga legislatif atau untuk memaksa diterimanya suatu pandangan dari si pembicara.
Pengunduran diri massal itu kini membuat hanya ada dua legislator di luar kubu pro-China. Amerika Serikat telah memperingatkan akan memberi sanksi lebih lanjut ke China, terkait diskualifikasi empat anggota parlemen pro-demokrasi. Negeri Paman Sam menganggap Negeri Tirai bambu secara terbuka melanggar hak otonomi Hong Kong. (cnn/hm09)
