Jerusalem, MISTAR.ID

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menyatakan bahwa ia dan anggota partainya akan mundur dari kabinet apabila gencatan senjata di Gaza, serta kesepakatan pembebasan sandera disetujui.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan kembali bergabung jika gencatan senjata tidak berjalan sesuai rencana.

“Jika perjanjian yang tidak bertanggung jawab ini disetujui dan dilaksanakan, Partai Jewish Power tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan saat ini dan akan meninggalkannya,” kata Gvir, dilansir dari detik, Jumat (17/1/25).

Meski mengancam mundur dari kabinet, Ben Gvir menegaskan bahwa partainya tidak berencana menjatuhkan Netanyahu.

Selain itu, Ben Gvir juga meminta Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang memimpin partai Zionisme Religius, untuk mengundurkan diri.

Smotrich sebelumnya menyatakan bahwa perjanjian gencatan senjata berpotensi membahayakan keamanan nasional Israel.

Merespons pernyataan Ben Gvir, partai Likud yang dipimpin Netanyahu menegaskan bahwa siapa pun yang membubarkan pemerintahan sayap kanan akan kehilangan reputasi mereka.

Menurut Likud, perjanjian ini memungkinkan Israel untuk memaksimalkan pembebasan sandera dan mencapai keberhasilan jangka panjang yang menjamin keamanan nasional.

Baik Ben Gvir maupun Smotrich kerap mendesak agar perang di Gaza dilanjutkan. Bahkan, Ben Gvir mengaku telah beberapa kali menggagalkan upaya sebelumnya untuk mewujudkan gencatan senjata.

Perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat disepakati pada Rabu (17/1/20). Kesepakatan ini mencakup pembebasan 33 sandera yang diculik selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dengan imbalan ratusan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Namun, Ben Gvir mengusulkan langkah berbeda pada Kamis (16/1/25). Ia mengusulkan penghentian total bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk pengiriman bahan bakar, listrik, dan air, sebagai cara menekan Hamas untuk membebaskan sandera tanpa mengancam keamanan Israel.

Sementara itu, Israel sedang menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida di Gaza yang diajukan oleh Afrika Selatan.

Israel membantah keras tuduhan tersebut. Kelompok hak asasi manusia menilai pernyataan tokoh-tokoh seperti mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai indikasi adanya niat genosida, yang juga menjadi bagian dari tuduhan Mahkamah Kriminal Internasional terhadapnya. (detik/hm20)