PBB, MISTAR.ID

Setelah kebuntuan Dewan Keamanan, Majelis Umum PBB yang terdiri dari 193 negara akan mengadakan pemungutan suara pada Jumat (27/10/23) mengenai draf resolusi yang diajukan negara-negara Arab untuk meminta gencatan senjata.

Tidak ada negara yang punya hak veto di Majelis Umum. Resolusi-resolusi ini bersifat tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politis.

Israel telah bersumpah untuk memberantas Hamas, yang menguasai Gaza, sebagai balasan atas serangan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang.

Baca Juga: Rusia dan China Veto Desakan AS untuk Aksi PBB ke Israel – Gaza

Militer Israel telah melakukan serangan udara ke Gaza, memberlakukan pengepungan terhadap wilayah yang dihuni oleh 2,3 juta orang tersebut, dan mempersiapkan invasi darat. Pihak berwenang Palestina mengatakan lebih dari 6.500 orang telah tewas.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menuduh AS telah mengajukan draf resolusi yang mewakili otorisasi Dewan Keamanan untuk invasi darat oleh Israel di Gaza, sementara ribuan anak Palestina akan terus mati.

Setelah veto ganda tersebut, Dewan Keamanan kemudian memungut suara mengenai draf usulan Rusia yang meminta gencatan senjata kemanusiaan dan penarikan perintah Israel kepada warga sipil di Gaza untuk mengungsi ke selatan sebelum invasi darat.

Baca Juga: Mengasingkan Diri 4 Tahun di London, Mantan PM Pakistan Nawaz Incar Jabatan

Rusia gagal mendapatkan jumlah suara minimal yang diperlukan, hanya memenangkan empat suara. Sebuah resolusi memerlukan setidaknya sembilan suara dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, atau China agar bisa diadopsi.

Ini adalah upaya kedua Rusia untuk mengajukan resolusi. Hanya lima anggota dewan yang memberikan suara mendukung teks Rusia pada 16 Oktober.

Kesebelas anggota yang terpilih dari Dewan Keamanan sekarang berencana untuk bekerja pada draf resolusi baru, kata Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier.

“Krisis ini juga diwarnai oleh risiko tumpahan regional yang semakin meningkat. Ini menuntut perhatian kita yang tak terbagi. Kita memiliki kewajiban untuk bertindak,” katanya, dikutip dari Ruters. (Mtr/hm22)