Tripoli, MISTAR.ID
Menteri Luar Negeri (Menlu) Libya, Najla Mangoush dicopot Perdana Menteri (PM) Abdulhamid Al-Dbeibah usai bersua dengan Menlu Israel, Eli Cohen pada minggu lalu, meskipun kedua negara tidak mempunyai hubungan resmi.
Dilansir dari Reuters, pada Senin (28/8/23), pernyataan tertulis yang dirilis pihak Israel menyebutkan, Mangoush dan Cohen membicarakan kemungkinan kerja sama antara kedua negara. Ini menyebabkan aksi demonstrasi kecil di Libya, yang tidak mengakui Israel secara resmi.
Melalui pernyataannya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Libya menyebutkan, Mangoush sebenarnya sudah menolak pertemuan dengan Cohen. Juga disebut yang terjadi merupakan perjumpaan biasa yang tidak dipersiapkan selama pertemuan yang digelar di Kemenlu Italia.
Baca juga:Â Perdana Menteri Israel Tuding Iran Atas Serangan yang Menewaskan Warga Yahudi di Tepi Barat
Mulai tahun 2020, Israel telah melakukan normalisasi komunikasi dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko dan melalui apa yang disebut sebagai ‘Perjanjian Abraham’ yang difaslitatori Amerika Serikat (AS).
Kemenlu Israel menjelaskan, pertemuan Cohen dan Mangoush difasilitasi Menlu Italia, Antonio Tajani. Disebutkan, pertemuan itu membahas kemungkinan kerja sama antara Libya dan Israel. Begitu juga bantuan Israel dalam masalah kemanusiaan, pengelolaan air dan.
Cohen juga mengatakan, dirinya bersama Mangoush membahas terkait pentingnya melestarikan warisan Yahudi di Libya.
Baca juga:Â Pemerintah Israel Tolak Keturunan Yahudi dari Iran, Seorang Ditangkap di Bandara
Diketahui keputusan luar negeri Libya dipersulit konflik bertahun-tahun dan perpecahan internal yang sengit mengenai kendali pemerintahan dan legitimasi setiap langkah yang diambil pemerintahan Tripoli.
Dewan Kepresidenan yang berfungsi sebagai kepala negara di Libya telah merilis pernyataan pada Minggu (27/8/23) meminta Dbeibah agar mengklarifikasi apa yang telah terjadi.
Sementara Dewan Tinggi Negara berperan menjadi penasihat dalam politik Libya, menyampaikan keterkejutannya atas laporan pertemuan itu dan menegaskan, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawabannya. (dtk/hm16)
