Los Angeles, MISTAR.ID
Penangkapan dilakukan terhadap lebih dari 2.000 orang di kampus-kampus di Amerika Serikat (AS), sejak gelombang protes mahasiswa pro Palestina semakin melonjak.
Seperti dilansir, pada Jumat (3/5/24), para pedemo menyerukan Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. Juga mendesak universitas-universitas AS menstop kerja sama bisnis dengan Israel maupun perusahaan yang mendukung kontak senjata di Gaza.
Tindakan protes yang berujung kekerasan sampai penangkapan semakin intens per 1 Mei kemarin, di mana hampir 200 orang ditahan dalam 1 hari.
Baca juga:300 Mahasiswa di AS Kembali Ditangkap Pasca Demonstrasi Pro Palestina
Penahanan terjadi di Universitas California Los Angeles (UCLA), setelah polisi dan pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong karena para mahasiswa menolak dibubarkan.
Sebagian pendemo bahkan membentuk barikade pertahanan, saat polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Unjuk rasa diwarnai dengan pendirian tenda-tenda untuk bermukim di kampus juga menyebar di sejumlah universitas terkemuka.
Gelombang protes mahasiswa AS diawali di Columbia University pada 17 April lalu, di mana para pedemo menyerukan disudahi perang Israel-Hamas.
Tanggal 18 April, Kepolisian New York membersihkan tenda-tenda di Columbia dan menangkap sekitar 100 orang pendemo. Namun para demonstran mendirikan tenda baru dan menolak ancaman skorsing, bahkan berlanjut menduduki Hamilton Hall untuk melanjutkan aksi mereka.
Baca juga: Puluhan Pendemo Pro Palestina Ditangkap dari Universitas Columbia
Merespons aksi ini, Israel menilai protes tersebut sebagai antisemitisme. Sementara para kritikus Israel menuturkan, mereka memakai tudingan itu untuk membungkam oposisi.
Presiden AS, Joe Biden juga buka suara dan membela hak para mahasiswa yang melakukan aksi damai itu. Hanya Biden mengecam kekacauan yang terjadi beberapa hari terakhir.
Biden menegaskan, ketertiban juga harus tetap ditegakkan saat menggelar unjuk rasa.
“AS tidak negara otoriter yang membungkam orang atau perbedaan pendapat. Namun kita juga bukan negara tanpa hukum. Kita merupakan masyarakat sipil dan ketertiban harus ditegakkan,” paparnya di Gedung Putih seperti diberitakan AFP, pada Rabu (1/5/24). (cnn/hm16)
