“Nah, kemudian kembali lagi ada namanya rencana perdamaian. Ini merupakan proposal perdamaian yang di-voting oleh seluruh kreditur dan itu ada terjadi pada Maret 2024. Nah, ini perjanjian perdamaian yang final dipakai, tapi ini sudah berubah,” jelas Beverly.
Kemudian, Beverly juga menjelaskan hal yang terungkap dalam persidangan sebagai fakta mengenai perjanjian perdamaian.
Baca juga :Â Pemalsuan Dokumen Beras, Bulog Sumut akan Lebih Seleksi
“Perjanjian perdamaian ini sebenarnya ialah apabila ketika rencana perdamaian ini disetujui oleh kreditur, maka akan terjadi homologasi dan akan dituangkan di dalam suatu perjanjian perdamaian,” bebernya.
Selain itu, lanjut Beverly, terungkap juga di persidangan bahwa para saksi dari tim pengurus tersebut mengungkapkan bahwa pailitnya terjadi bukan karena proposal perdamaian, melainkan karena tidak membayar fee pengurus. (deddy/hm18)
