Medan, MISTAR.ID
Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR) bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) membongkar polemik kasus dugaan korupsi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.
Pengungkapan polemik proses seleksi PPPK Langkat itu dipaparkan dalam kegiatan diskusi publik yang digelar di salah satu kafe di Jalan Eka Rasmi VI No. 7, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.
“Sebenarnya seleksi PPPK Langkat ini banyak polemik hingga ada dugaan-dugaan yang tidak diinginkan terjadi oleh para guru honorer,” sebut Peneliti SAHdaR, Hidayat Chaniago, saat menjadi narasumber, Jumat (25/10/24) sore.
Baca juga:Dugaan Korupsi PPPK di Langkat Tak Tuntas, Kapolri Didesak Copot Kapolda Sumut
Pria yang akrab disapa Dayat itu pun menjelaskan beberapa penyebab terjadinya kebobrokan dalam seleksi PPPK itu. Kata dia, salah satunya ialah cacatnya proses administrasi dalam proses penyeleksian.
“Pertama, karena cacat proses administrasi. Kemudian, publikasi terhadap informasi untuk guru honorer itu tidak maksimal. Inilah ada dugaan permainan di belakang,” ungkapnya.
Beranjak dari situ, dikatakan Dayat, potensi terjadinya pungutan liar (pungli), manipulasi, hingga dugaan jual beli suap pun sangat tinggi.
Baca juga:Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Langkat, Polda Sumut Didesak Tetapkan Tersangka
“Jika kasus korupsi ini terus menjamur, maka sistem pendidikan kita tidak akan berkembang dan merdeka. Di samping itu, lasus PPPK Batu Bara sudah disidangkan dan PPPK Madina juga sudah bahkan sudah putus. Terus, bagaimana kasus PPPK Langkat ini?” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Kampanye Publik ICW, Tibiko Zabar, mengatakan bahwa ICW turut menyoroti dugaan korupsi di seleksi PPPK Langkat ini. Ia pun menyayangkan hal itu terjadi.
“Seharusnya seleksi PPPK Langkat ini dilaksanakan secara profesional dan akuntabel untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul,” sebutnya saat menjadi moderator dalam kegiatan tersebut. (deddy/hm17)
