Medan, MISTAR.ID

Pengadilan Negeri (PN) Medan dijadwalkan akan mengeksekusi sejumlah rumah di Jalan Gandhi, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, pada besok hari, Kamis (27/2/2025).

Hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 1974/PAN.01.PN.W2-U1/HK2.4/II/2025 perihal pelaksanaan eksekusi pengosongan dalam perkara Nomor 72/Eks/2023/320/Pdt.G/1984/PN.Medan.

Kuasa hukum masyarakat Jalan Gandhi, Bobby Cristian Halim mengatakan pihaknya akan mempersiapkan perlawanan untuk menolak eksekusi tersebut.

"Ada surat dari PN Medan untuk jadwal eksekusi tanggal 27 Februari ini. Pasti, kami tidak akan mundur mempertahankan hak warga yang sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) dan belum digugat batal, serta bukti penguasaan fisik warga yang sudah 40-an tahun," ucapnya kepada Mistar lewat sambungan seluler, Rabu (26/2/2025).

Bobby mengatakan pihaknya sudah melakukan gugatan ke PN Medan terkait eksekusi dan SHM warga. Saat ini, prosesnya masih penjadwalan persidangan karena gugatan tersebut baru didaftarkan.

"Bahkan dengan fakta bahwa pihak lawan tidak memegang hak alas apapun. Dengan dukungan media dan doa dari seluruh masyarakat, kita akan mencoba untuk mempertahankan. Karena ini adalah masalah seluruh masyarakat Indonesia. Untuk apa ada SHM, jika ternyata bisa sembarangan diajukan eksekusi," katanya.

Dia juga mengaku heran dengan tindakan PN Medan yang ujug-ujug melakukan eksekusi. Padahal, kata Bobby, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan kasasi dalam perkara sengketa lahan ini.

"Bahwa ada tanah bersertifikat hak milik yang hendak turut dieksekusi tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran objek eksekusi sebelum hari h-nya," ujarnya.

Tentu, lanjut Bobby, ini bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 dalam pasal 93 ayat (2) yang menyatakan BPN wajib mengetahui serta dilibatkan dalam pengukuran objek eksekusi tersebut.

"Bahwa tentang tanah bersertifikat hak milik yang hendak dieksekusi tanpa melibatkan BPN, ini peristiwa seperti yang telah terjadi di Bekasi dan atas hal itu Menteri ATR/BPN sudah bersuara tegas," tuturnya.

Sebelumnya, pada Selasa (14/1/2025), PN Medan sempat hendak melakukan eksekusi, namun akhirnya ditunda karena tidak mendapatkan bantuan pengamanan dari pihak kepolisian. (deddy/hm18)