Medan, MISTAR.ID
Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut) yang melakukan demo penolakan PP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menilai jika PP Tapera dapat menjadi ladang korupsi bagi pejabat di Indonesia, Selasa (11/6/24).
“Tidak ada uang pemerintah. Hanya ada uang buruh sebesar 2,5 persen dan 0,5 persen pengusaha yang dikelola pemerintah. Itu juga belum memastikan kita punya rumah,” jelas Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo di depan Kantor DPRD Sumut.
Untuk itu, pihaknya menyebutkan adanya Tapera ini dapat membuat ladang korupsi dan justru membuat buruh semakin sulit lantaran adanya pemotongan yang ditetapkan.
Baca juga: Organisasi Buruh di Medan Demo Tolak Tapera dan Kenaikan Harga Beras
“Menolak tegas tentang PP Tapera ini. Di mana PP Tapera ini ada pemotongan-pemotongan begitu besar bagi kaum buruh. Sehingga menambah tergerusnya upah buruh. Buruh itu yang hari ini sudah miskin, tambah miskin lagi,” kata Willy.
Diketahui, usai dari Kantor DPRD Sumut, para buruh akan menggeruduk Kantor Gubernur Sumut. Kemudian aksi demo dilanjutkan ke Kantor Bulog Wilayah Sumut.
Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Rudi Alfahri menyebutkan akan menyampaikan aspirasi para buruh ke pemerintah pusat.
“Kita akan menyambung aspirasi masyarakat ini dan kita akan menyampaikan ke pemerintah pusat melalui DPRD Sumut agar menjadi perhatian pemerintah pusat,” kata Rudi.
Baca juga: Tolak Tapera, Serikat Buruh akan Demo 11 Juni Mendatang
Nantinya Rudi berharap penolakan ini dapat menjadi bahan pemerintah pusat untuk merevisi PP Tapera.
“Terkhusus Tapera yang telah menjadi peraturan pemerintah, apakah ini bisa ditinjau atau direvisi agar tidak memberatkan buruh,” jelasnya.
Rudi sendiri menyebutkan bahwa ia belum bisa menerima adanya Tapera karena sadar akan kondisi masyarakat yang masih sulit.
“Kita pada awlanya juga belum bisa menerima tentang Tapera itu karena kita mengetahui betapa sulitnya masyarakat yang ada di Sumut,” pungkasnya. (raja/hm20)
