Jakarta, MISTAR.ID
Utang Indonesia terus meningkat. Menurut catatan APBN KiTa, per Oktober 2023 utang Indonesia hampIr menyentuh angka Rp 8.000 triliun atau lebih tepatnya Rp 7.950 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 58,91 triliun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 7.891 triliun.
Dilihat dari persentasenya, maka peningkatan terjadi sebanyak 7,14 persen jika dibandingkan tahun lalu dengan total hutang Rp 7.420 triliun. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim utang pemerintah masih di posisi aman.
“Jumlah utang pemerintah pada periode ini tercatat Rp 7.950,52 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 37,68 persen,” jelas Sri dalam sebuah pernyataan yang dilihat pada, Kamis (30/11/23).
Menurutnya, rasio utang tersebut lebih rendah dari akhir tahun sebelumnya dan masih berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai dengan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga memenuhi target yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026, yang mengusulkan kisaran 40 persen.
Baca juga: Jaga Keamanan Jelang Pemilu 2024, Menkeu Sri Mulyani akan Gelontorkan Anggaran Besar untuk Polri
Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin mendukung asesmen lembaga pemeringkat kredit yang terus menjaga sovereign credit rating Indonesia di level investment grade oleh S&P dan Fitch (BBB/Stable) serta R&I (BBB+/positive) selama 2023.
“Pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati, memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, dan jatuh tempo yang optimal. Dalam upaya untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri, sebagian besar utang pemerintah berasal dari dalam negeri, mencapai proporsi sebesar 71,78 persen,” bebernya.
Berdasarkan instrumen keuangan, mayoritas komposisi utang pemerintah terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 88,66 persen. Pemerintah juga lebih memilih pengadaan utang dengan jangka waktu menengah dan panjang serta mengelola portofolio utang secara aktif. Saat ini, profil jatuh tempo utang pemerintah dianggap aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ ATM) sekitar 8 tahun.
“Penerbitan SBN juga memberikan dukungan terhadap perkembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat, menjadikan mereka dari savings society menjadi investment society,” jelasnya lagi.
Baca juga: Sri Mulyani: Tantangan Berubah Terus, Keuangan Negara Dituntut Terus
Perlu diketahui, kepemilikan investor individu di SBN domestik terus meningkat sejak 2019, dari 2,95 persen menjadi 7,46 persen dalam periode terkini. Bank menjadi pemegang SBN domestik terbesar, mencapai 29,18 persen, diikuti oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun dengan 18,49 persen.
Bank Indonesia (BI) memiliki kepemilikan sebesar 17,20 persen SBN, digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Sedangkan investasi asing hanya memiliki 14,68 persen SBN domestik, termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.
Sisa kepemilikan SBN dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan mereka.
