Medan, MISTAR.ID

Pemerintah kembali memberikan insentif pajak kendaraan dengan memperpanjang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan baterai bus tertentu.

Serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP atas penjualan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah listrik tertentu (hybrid) hingga 2025 akhir.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Februari.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (20/2/25) menyatakan bahwa insentif ini diberikan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi emisi karbon melalui kendaraan listrik dan hybrid.

Melalui peraturan tersebut, insentif PPN DTP diberikan sebesar 10% dari harga jual untuk KBL roda empat tertentu yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%. Sementara itu, kendaraan listrik berupa bus dengan TKDN antara 20% hingga kurang dari 40% mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 5%.

Selain itu, insentif PPnBM DTP sebesar 3% diberikan untuk kendaraan jenis Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), termasuk full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid, yang memenuhi kriteria kendaraan rendah emisi sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 pasal 37 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 74 Tahun 2021.

“Insentif DTP ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect tinggi bagi sektor industri pendukung, sehingga mampu menstimulasi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” kata Dwi. (susan/hm25)