Dampak Harga Gabah, Pemerintah Buka Peluang Revisi HET Beras
Harga beras berpeluang direvisi pemerintah (f:ist/mistar)
Jakarta, MISTRA.ID
Pemerintah memberikan sinyal positif untuk meninjau kembali harga eceran tertinggi (HET) beras, setelah mendengar keluhan dari para pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) terkait minimnya margin keuntungan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengakui bahwa masukan dari pedagang mengenai harga gabah dan HET beras saat ini telah menjadi perhatian serius.
Di tengah dinamika pasar, Arief mengungkapkan bahwa harga gabah kini mencapai Rp6.500 per kilogram (kg), yang dinilai tidak lagi memberikan margin keuntungan yang layak bagi para pedagang. Hal ini menjadi sorotan mengingat HET beras masih ditetapkan pada angka Rp12.500 per kg.
“Jalanin dulu, nanti kita diskusi ya,” ujar Arief di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/3).
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah terbuka terhadap kemungkinan revisi HET beras, namun masih perlu melalui proses diskusi mendalam dengan berbagai pihak terkait.
Arief menambahkan bahwa harga gabah di pasaran memang bersifat variatif. Sebelumnya, harga gabah berkisar antara Rp5.300 hingga Rp5.400 per kg, namun kini telah mulai merangkak naik ke atas Rp6.500 per kg. Kenaikan ini tentunya mempengaruhi perhitungan margin keuntungan para pedagang.
Selain itu, Arief juga menyoroti pentingnya faktor kualitas beras dalam menentukan harga jual. Tingkat broken atau pecahan butiran beras menjadi salah satu parameter utama. Menurutnya, HET Rp12.500 masih layak diterapkan apabila beras yang dijual memiliki tingkat broken hingga 30 persen.
“Kemudian, beras itu kualitasnya juga sangat menentukan. Kalau broken-nya sampai 30 persen, maka HET Rp12.500 itu masih masuk akal. Tapi, nanti kita diskusikan lagi lah ya, khusus itu,” jelas Arief.
Langkah pemerintah untuk meninjau kembali HET beras diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi para pedagang dan menjaga stabilitas harga pangan di tengah fluktuasi pasar. Diskusi lebih lanjut akan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan kebijakan yang diambil adil dan berimbang bagi seluruh pihak. (cnn/hm17)
