Medan, MISTAR.ID
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Herdensi Adnin memastikan pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2024 telah tuntas.
Herdensi mengatakan, NPHD untuk Pilgubsu Tahun 2024 sebesar Rp 705 miliar. Hal itu tertuang dalam kesepakatan antara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.
“Sudah tuntas ya pembahasan NPHD Pilkada serentak untuk Pilkada Sumut. Gubernur Sumut menganggarkan kurang lebih Rp 705 miliar,” ujarnya, Rabu (2/8/23).
Dikatakan Herdensi, saat ini sedang berlangsung proses NPHD untuk Pilkada serentak 2024 di Kabupaten/Kota se-Sumut antara Bupati/Walikota dengan KPU masing-masing daerah.
Baca juga: KPU Sumut: Keputusan Pengunduran Diri Luhut Siahaan di Tangan KPU RI
“Untuk sharing anggaran di Kabupaten/Kota belum tuntas. Pembagian anggaran itu kewenangan antara Gubernur dan Bupati/Walikota,” katanya.
Herdensi mengatakan, banyak item bisa disharingkan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota di Pilkada serentak 2024. Contohnya, distribusi logistik akan diantar ke tempat yang sama.
“Jadi meski logistiknya berbeda, ada surat suara Pilgub ada surat suara Pilkada Bupati dan Walikota yang bisa diantar ke tempat yang sama,” sebutnya.
Disinggung berapa total NPHD Pilkada serentak di 33 Kabupaten/Kota se-Sumut, Herdensi mengaku belum mengetahuinya karena belum ada kata persetujuan.
Baca juga: KPU Deli Serdang Berikan Sembako dan Santunan kepada Anak Yatim Piatu
“Kalau untuk itu belum tuntas berapa anggarannya. Masih dalam format diskusi dan dialog,” ungkapnya.
Herdensi mengatakan, penandatanganan untuk anggaran biaya Pilkada di masing-masing Kabupaten/Kota itu deadline-nya satu bulan sebelum tahapan.
“Estimasi tahapan Pilkada serentak dimulai pada bulan November 2023. Berarti penandatanganan di bulan Oktober 2023. Kalau penandatanganan di bulan Oktober, maka pembahasan sudah tuntas pada September 2023,” pungkasnya. (ial/hm20)
