Medan, MISTAR.ID
Penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kota Medan nyatanya belum berjalan maksimal. Terbukti, puluhan warga Lingkungan X Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, mengadukan nasibnya pada Bobby Nasution lantaran tak mendapatkan bantuan meski sudah memiliki kartu sebagai tanda penerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Medan Syaiful Ramadhan pun mendorong Pemko Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) agar lebih aktif melakukan pendataan terhadap masyarakat yang harusnya mendapat bantuan.
“Tentu ini sebuah miskomunikasi, sehingga ada masyarakat yang memiliki kartu bantuan tapi tak ada saldonya,” ucapnya kepada Mistar via telpon, Kamis (12/5/22).
Baca juga:Saldo Rekening KKS Kosong, Ratusan Warga Dairi Penerima KPM Bansos Kecewa
Syaiful juga meminta Dinsos untuk gerak cepat (gercep) dengan melakukan pendataan yang akurat, sehingga kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi.
“Dinsos harus bisa mengikuti gercep Pak Wali. Kejadian ini sebenarnya sudah berlarut-larut dan masih banyak masyarakat yang mengalaminya. Kalau bisa Dinsos langsung turun ke lapangan melakukan pendataannya,” katanya.
Selain itu, Syaiful juga menyarankan agar Dinsos membuat layanan interaktif terkait penyaluran Bansos di Kota Medan. Pasalnya, Bansos tersebut merupakan program Kemensos.
“Kedatangan masyarakat ke Kantor Wali Kota merupakan bentuk bingungnya mereka mau melapor kemana. Tidak mungkin masyarakat mengadu ke Pusat. Oleh sebab itu, perlu kiranya Dinsos membuat layanan interaktif agar warga ada tempat pengaduannya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Khoiruddin Rangkuti saat dikonfirmasi mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan data, lalu melakukan pengajuan kembali ke Kemensos.
“Apakah diterima atau tidak, Kemensos yang punya wewenang. Kita hanya memfasilitasi saja,” ucapnya.
Baca juga:Bupati Batu Bara Minta Update Data Penerima Bansos
Saat disinggung apakah pihaknya menyediakan layanan interaktif, Khoiruddin mengaku bahwa pihaknya sudah menyediakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan maupun kecamatan.
“Bagi masyarakat yang ingin mengadu terkait Bansos bisa melalui petugas pendamping. Tentu itu nanti diteruskan ke kita dan akan ditindaklanjuti,” tutupnya. (rahmad/hm06)
