Gaza, MISTAR.ID

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Senin kemarin mengatakan bahwa Israel akan mengatur keamanan di Jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang. Ia mengutarakan hal itu di tengah banyaknya perdebatan yang berkembang mengenai bagaimana bentuk pemerintahan Jalur Gaza setelah perang.

Israel dan sekutu terbesarnya, Amerika Serikat (AS), bersikeras bahwa Hamas – yang saat ini berkuasa di Gaza – tidak dapat dibiarkan terus memerintah kawasan tersebut, setelah serangannya ke Israel selatan pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.400 orang.

Baca Juga: PM Italia Sebut Kesepakatan Migran dengan Albania Bisa Jadi Model Bagi Uni Eropa

Namun, Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina, menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza pada hari Minggu dan mengindikasikan bahwa PA bersedia untuk kembali ke daerah kantong yang terkepung tersebut sebagai bagian dari penyelesaian politik di masa depan.

“Kami akan sepenuhnya memikul tanggung jawab kami dalam kerangka solusi politik yang komprehensif yang mencakup seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza,” kata Abbas kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, seperti dikutip Aljazeera dari kantor berita resmi Palestina, Wafa.

Blinken mengunjungi Ramallah, pusat pemerintahan Otoritas Palestina (Palestine Authority – PA) di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Untuk diketahui, PA adalah sayap politik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang saat ini dipimpin Fatah yang diketuai Mahmoud Abbas.