Medan, MISTAR.ID
Pemerintah berencana melaksanakan program wajib belajar 13 tahun pada tahun 2025 mendatang.
Program tersebut akan mencakup 10 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah.
Pengamat pendidikan dari LSPR Communication & Business Institute Jakarta, Ari S Widodo Poespodihardjo, menilai program itu sebuah ide yang bagus.
“Bagus dari segi ide. Juga bagus karena mempersiapkan anak-anak seperti seharusnya, misalnya tidak dipaksa bisa membaca sampai mereka masuk SD (sekolah dasar),” katanya kepada Mistar.id, Kamis (31/10/24).
Baca juga: PTN vs PTS, Pengamat Pendidikan: PTS Harus Belajar Lebih Bersaing dan Kuat
Meski demikian, menurut penilaian Ari, akan ada kesulitan dari sisi dana dan juga dari sisi penyelenggara.
“Tapi sulit dari segi dana dan sulit dari penyelenggara yang mampu,” ujarnya.
Ari juga menyebut, bahwa program ini juga akan kesulitan dari segi tenaga pendidik.
“Dulu ada dirjen PAUD (pendidikan anak usia dini) untuk mempersiapkan, tapi saya tidak tahu apakah sekarang masih ada. Pendidikan guru TK (taman kanak-kanak) itu khusus. Ada program tersendiri dan minimal sarjana,” lanjutnya.
Menurut Ari, hal ini juga dapat menjadi kendala ke depannya. Apalagi, mengajari anak TK dengan SMP maupun SMA sangat berbeda jauh.
“Absolutely. Intinya sekedar punya ijazah tidak sama dengan mampu menjadi guru yang handal,” sebutnya.
Baca juga: Pengamat Pendidikan Soroti Keberadaan THM Evo Star di Siantar
Memperbaiki ekosistem yang mendukung, sebutnya penting untuk membuat program pendidikan lebih baik.
“Perlu dilihat apakah sudah ada perencanaan ini sejak sebelumnya saat ada Dirjen PAUD. Kemudian kalau sudah ada kajian, perlu dilihat untuk pelaksanaannya masih seberapa jauh kesiapan di lapangan?” Terangnya.
Ia juga berharap dengan wajib belajar 13 tahun ini, anak-anak Indonesia nantinya akan benar-benar lebih terjamin pendidikannya.
“Kita cuma bisa berharap saja,” tutupnya. (susan/hm27)
