Jakarta, MISTAR.ID
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberkan beberapa masalah yang terjadi selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, dari seluruh jenis jalur, jalur zonasi menjadi jalur yang paling banyak mendapatkan masalah.
“Dalam empat tahun terakhir, banyak permasalahan dan isu-isu yang timbul. Proses kebijakan jalur zonasi pada PPDB dinilai tidak berjalan seoptimal yang diharapkan atau direncanakan,” ujar Dede pada Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI, dikutip pada Kamis (13/7/2023).
Ditambahkannya, masalah PPDB telah diatasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
“Namun, isu ini tampaknya semakin meluas,” lanjutnya.
Baca juga: DPRD Medan Minta OPD Terkait Dalami Dugaan Praktik Pungli PPDB
Dede memberikan contoh kasus Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang melakukan inspeksi mendadak terkait penggunaan Kartu Keluarga palsu dalam pendaftaran PPDB.
“Walikota Bogor menemukan banyak warga yang diduga menggunakan Kartu Keluarga palsu,” jelasnya.
Dede juga menyebutkan adanya dugaan praktik jual beli kursi yang terjadi di Karawang. Hal ini diungkapkan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana melalui media sosialnya. Dimana, diketahui ada sekolah yang terlibat dalam praktik jual beli tempat di dalam sistem zonasi.
Baca juga: PPDB 2023 Jalur Afirmasi, Pendaftar SMP N 1 Pematang Raya Membludak
“Melalui media sosial, Bupati Karawang mengungkapkan ada sekolah yang melakukan permainan nilai. Harganya mencapai jutaan rupiah agar bisa masuk melalui jalur zonasi,” kata Dede. (berbagai sumber/hm20)
